Oleh humas2 on June 19, 2017

Jakarta(19/06)—Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, hari ini menggelar rapat koordinasi terbatas guna melakukan analisis kebijakan tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Dari hasil rakortas siang ini diketahui bahwa penerapan kebijakan Menteri Pendidikan terkait lima hari sekolah dalam seminggu akan disesuaikan  dengan kesiapan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah serta dengan merujuk beberapa pertimbangan lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 35.

Dalam kesempatan ini Muhadjir Effendi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan Program Penguatan Pendidikan Karakter. Mendikbud dalam hal ini ingin siswa agar lebih fokus di sekolah sehingga tidak lagi mencari bimbingan belajar di luar sekolah. Guru wajib berada di sekolah delapan jam, tidak boleh kurang dan tidak boleh lagi memenuhi target syarat jam mengajarnya itu ke sekolah-sekolah lain. "Cukup diisi di sekolah tempat mengajar tetapnya masing-masing. Kegiatan delapan jam di sekolah juga tidak sepenuhnya diisi sepenuhnya dengan materi belajar melainkan juga dengan ekstra kurikuler atau intra kurikuler," kata Menkdikbud lagi.

Sementara itu Menko PMK dalam kesempatan ini memastikan kepada Mendikbud bahwa kebijakan lima hari sekolah ini benar-benar memberikan manfaat bagi Masyarakat. Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham betul mengenai kebijakan ini.

Rapat yang diselenggarakan di ruang rapat lantai.1 Kantor Kemenko PMK ini turut dihadiri oleh Staf Khusus Menko Bidang PMK yang menangani Hubungan Kelembagaan Negara dan Masyarakat, Dolfie OFP; Staf Khusus Menko Bidang PMK yang menangani Hubungan dan Bantuan Luar Negeri, Prasetijono Widjojo; Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015, Ghafur Akbar Dharma Putra; dan Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono. (fin)

Categories: