Oleh humas2 on August 09, 2017

 Jakarta (09/08)--- Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, menghadiri rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta. Rapat pada siang hari ini terdiri dari dua agenda, pertama membahas laporan perumusan gizi seimbang yang sederhana dengan mempertimbangkan makanan lokal dan kedua, laporan Kementerian/Lembaga (K/L) tentang kegiatan penanganan stunting di 100 Kabupaten prioritas. Hadir dalam rapat ini Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Surya Chandra Surapaty; Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa; Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara; Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo; serta beberapa perwakilan K/L lainnya.

Saat ini, Pemerintah tengah serius berkomitmen untuk menangani masalah anak kerdil (stunting) dan lebih konsen terhadap masalah masa depan anak yang berkaitan dengan gizi. “Program gizi seimbang  akan lebih digalakan lagi, total anggaran masing-masing dari Kementerian sekitar Rp60 T dan yang dilibatkan  untuk menangani masalah stuning ini sekitar 12 K/L," kata Menko PMK.  

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi lahir dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, atau dalam 1000 hari pertama kehidupan tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia dua tahun. Stunting akan berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit dan penurunan produktivitas.

Menurut Menko PMK, kerangka penanganan stunting terbagi menjadi dua yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kedua hal ini membutuhkan peran dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk edukasi dan sosialisasi, makanan tambahan, suplemen, imunisasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur sanitasi dan bantuan keluarga miskin. 

 

Saat ini, diketahui sekitar 37 persen atau kurang lebih sembilan juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting (Riskesdas 2013, Kemenkes). Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Pemerintah telah mengusulkan lokasi intervensi gizi terintegrasi di 100 Kab/Kota yang telah teridentifikasi. Kriteria lokasi merupakan komposit dari indikator prevalensi stunting tinggi, jumlah anak balita banyak, tingkat kemiskinan tinggi serta tersedianya paket gizi dari Kementerian seperti PKH, STBM, PAMSIMAS, SANIMAS dan PAUD. Sementara sasaran utama intevensi adalah sasaran utama penurunan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan yang dalam RPJMM menggunakan indikator stunting pada anak usia dua tahun. “Baseline data prevalensi stunting pada tahun 2014 adalah 32,9 persen dengan target 2019 sebesar 28,0 persen dan capaian tahun 2016 adalah 26,1 persen,” ujar Menko PMK. “Diharapkan target kasus stunting ini menjadi berkurang bahkan insyaallah kedepannya tidak ada lagi di Indonesia dan kalau presentase nya kecil sekali dan yang terpenting gizi-gizi untuk anak dari ibu hamil, balita dan anak-anak sekolah bisa kita antisipasi makanan yang mereka makan sudah cukup gizinya," tutupnya. (ris)

 

Categories: