Oleh humas2 on August 04, 2017

Jakarta (03/08)-- Pemerintah sangat  serius melakukan langkah-langkah penanganan agar bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sehingga bisa ditekan. Penyebab utama terjadinya kebakaran hutan  dan lahan mayoritas karena memang sengaja dibakar. Kondisi ini dipengaruhi oleh tradisi masyarakat pinggir hutan yang sejak dulu turun temurun membakar hutan saat membuka lahan untuk bertani. 

“Pemerintah sangat konsen dalam masalah ini karena bencana karhutla bukan hanya menjadi masalah nasional namun juga menjadi masalah global,“ ungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kantor Menko Polhukam, Kamis sore. 

Berdasarkan dan dan laporan yang ada, tambah Menko PMK, kebakaran hutan yang paling dahsyat terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2016 terjadi penurunan yang cukup drastris karena faktor La Nina yakni keadaan iklim yang menyebabkan curah hujan yang besar dan panjang sehingga Karhutla berkurang.

Pemerintah telah menetapkan status siaga darurat karhutla untuk lima propinsi. Provinsi Riau ditetapkan siaga darurat mulai 24 Januari hingga 30 Nopember 2017. Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan siaga darurat mulai 30 Januari 30 Nopember 2017.

Provinsi lain yang ditetapkan siaga darurat yakni Kalimantan Barat mulai 1 Juni hingga 31 Oktober 2017. Provinsi Kalimantan Selatan mulai 15 Juni hingga 30 Nopember 2017. Sedangkan untuk provinsi Jambi mulai 22 Juni hingga 22 Juli 2017. Sementara itu, untuk provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara belum ditetapkan status siaga darurat.

Pada tahun ini puncak musim kemarau diprediksi pada bulan Juli hingga September. Terpantau ada 672 titik api pada bulan Juli dan mulai meningkat di berapa daerah. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016, di bulan ini titik api yang ada lebih sedikit. Meski demikian, tetap harus waspada sebab masih ada beberapa daerah yang masih mengalami musim panas dalam beberapa bulan ke depan. 

“Untuk itu, upaya pembenahan prosedur dan peningkatan penanganan karhalut tetap perlu dilakukan baik lewat darat maupun lewat udara. Di samping itu, peran serta semuah pihak harus terus ditingkatkan agar prilaku membakar hutan semakin dikurangi sehingga kejadian Karhutla bisa ditekan,” kata Menko PMK lagi. (yan)