Oleh humas on November 13, 2019

Foto : 

  • Tri Wahyu S

Bogor (13/11)--- Terdapat dua titik tekan, menurut Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam visi dan misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres, KH Ma’ruf Amin, yang akan menjadi konsentrasi kerja koordinasi Kemenko PMK dan pelaksanaannya oleh para K/L yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK yaitu pada butir pertama dan kelima. Butir pertama menyebutkan tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia, sementara butir ke-5 menyatakan bahwa kemajuan budaya mencerminkan kepribadian bangsa. Kedua ‘titik tekan’ itu disampaikan Menko PMK mengawali paparannya di tengah forum Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi.

Upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat, kapabilitas rakyat berupa makin menurunnya kesenjangan, dan pembangunan karakter bangsa yang terus dikoordinasikan, disinkronkan, dan dikendalikan oleh Kemenko PMK terhadap K/L teknis di bawahnya selanjutnya akan diukur menggunakan indikator makro. Indikator itu berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditahun depan ditargetkan mencapai angka 72,5; gini rasio menjadi  0,375-0,380; serta angka kemiskinan yang berada di kisaran 8,5-9,0 persen. Hingga nanti Kabinet Indonesia Maju berakhir di tahun 2024, IPM Indonesia ditargetkan berada di angka 75,54; gini rasio menjadi 0,370 – 0,374; dan angka kemiskinan telah berada di angka 6,5 – 7,0 persen saja.

Dalam forum ini, Menko PMK kemudian menekankan bahwa membangun generasi Indonesia yang unggul harus dapat dimulai sedini mungkin. “Terutama bagi para remaja putri kita, sebagai calon ibu di masa depan. Apa yang mereka lakukan, bahkan yang mereka makan saat ini akan sangat menentukan bagaimana kualitas manusia Indonesia di masa depan. Bagaimana akan lahir anak-anak yang sehat jika ibunya saja sudah stunting, misalnya? Stunting itu tidak dimulai setelah bayi lahir tetapi terjadi justru semasih anak itu dalam kandungan,” tegasnya.

Untuk menanggulangi masalah stunting ini, Menko PMK mengakui pula kalau memang diperlukan banyak upaya intervensi. Selain untuk mencapai generasi bangsa yang unggul, juga sebagai upaya antisipasi Indonesia yang tidak lama lagi akan menyongsong bonus demografi. “Generasi bangsa yang tidak produktif, dapat menyebabkan defisit bagi anggaran negara. Angka kerugiannya akan sangat besar sampai dapat dibayangkan banyak dampak yang akan timbul kalau stunting ini tidak ditangani dengan serius,” tambahnya lagi.

“Maka, sejak sekarang perlu kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan K/L di bawah Kemenko PMK menjadi sangat penting. Semuanya dapat dimulai dari Kementerian Kesehatan dulu. Usahakan agar setiap Puskesmas, dokter keluarga dan layanan unit kesehatan lainnya punya data akurat tentang stunting. Setelah itu dilakukan penanganan yang sungguh-sungguh melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Dikbud agar para korban stunting ini ditangani dengan baik,” papar Menko PMK. 

“Satu hal penting lagi yaitu memberikan penyuluhan yang cukup kepada para remaja atau perempuan yang akan menikah, karena itu peran Kemenag juga menjadi sangat penting. Penyuluhan pernikahan yang diberikan kepada para pasangan yang mau menikah ternyata belum diberikan dengan baik terutama materinya. Karena menikah tidak cukup hanya siap mental tetapi juga harus siap membangun generasi penerus bangsa sebagai buah dari hasil pernikahan itu. Penyuluhan pernikahan ini, ke depan akan diusahakan mendapatkan sertifikasi,” tandas Menko PMK. 

Menko PMK memaparkan concern kerjanya ini di hadapan para kepala daerah mulai dari provinsi hingga kab/kota yang berasal dari 34 provinsi yang ada. Bahkan para anggota parlemen daerah juga turut menyimak paparan ini.

Kategori: 

Reporter: 

  • Siti Badriyah