Oleh humas on January 29, 2018

Jakarta (29/01)-- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, secara resmi membuka seminar dan peluncuran hasil survey nasional tren toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan muslim indonesia dan halaqah perempuan untuk perdamaian,  yang berlangsung di Hotel JS luwansa,  Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi.

Wahid Foundation selaku Penyelenggara acara merupakan lembaga nonprofit, yang didirikan sejak 7 september 2014, dan ditujukan untuk memajukan visi kemanusiaan dari K. H.  Abdurrahman Wahid (Gusdur), mantan Presiden ke-4 RI. Lembaga ini sejak awal didirikan bertekad menjalankan visi-visi kemanusiaan yang sangat bernilai dalam mengembangkan gagasan toleransi, kebhinekaan masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, membangun demokrasi dan keadilan fundamental serta memperluas nilai-nilai perdamaian dan nonkekerasan di Indonesia dan di seluruh dunia.

Selain membuka secara resmi,  Menko PMK dalam sambutannya mengungkapkan gagasan Bung Karno yang menurutnya berupa visi penguatan peran perempuan. "Bung Karno berkata, perempuan itu tiang negeri. Manakala baik perempuan, baiklah negeri. Manakala rusak perempuan, rusaklah negeri," tuturnya. 

Menko PMK menambahkan, Perempuan mempunyai andil besar atas negeri ini. Di Indonesia, terdapat banyak organisasi perempuan yang ikut dalam perjuangan bangsa untuk memperjuangkan hak-haknya.  "Telah banyak dalam catatan sejarah bangsa, peran perempuan semasa perjuangan pergerakan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda dan Jepang dengan membentuk organisasi perempuan," paparnya lagi.

Menko PMK kembali menuturkan bahwa, di era reformasi sepeperti saat ini,  bangsa Indonesia membutuhkan sosok perempuan yang merawat tumbuh kembangnya kebhinekaan, yang menyirami,  merawat akar kemajemukan dan toleransi bangsa yang membuat bangsa ini tetap berpijak pada jati dirinya yang sesungguhnya.

Sebuah hasil survey masyarakat telematika indonesia tanggal 13 Februari 2017, menyoroti bahwa jenis hoax yang sering diterima adalah yang terkait dengan isu politik dan SARA. Menko PMK juga mengajak seluruh masyarakat agar selalu mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. "Jangan mau kita di adu domba,  Kita itu Indonesia, kita itu Bangsa Indonesia,  maka dari itu kita harus bersatu dalam mempertahankannya," tegas Menko PMK.

Menko PMK berharap melalui survey ini dapat mengetahui strategi yang konkrit dalam memberdayakan perempuan di Indonesia untuk dapat mencapai tujuan.  "Harapan saya, dalam seminar dan peluncuran hasil survey nasional ini,  dapat dirumuskan langkah-langkah strategi yang lebih konkrit agar perempuan bisa berperan aktif dalam pembangunan dan dalam menciptakan perdamaian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi," harap Menko PMK.

"Saya harapkan pada acara yang sangat strategis ini  saya berkeinginan kita semua untuk saling menjaga Indonesia seutuhnya secara bergotong royong dan agar bisa saling bersinergi," tutup Menko PMK.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise; Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid; Shinta Nuriyah Wahid; Pimpinan Pusat NU,  Sri Mulyati; Ketua UN Women Sabine Machl; dan undangan lainnya.

Perempuan Indonesia memiliki potensi menjadi agen perdamaian. Dimana di Indonesia, 80,7% perempuan mendukung hak kebebasan menjalankanajaran agama atau keyakinan. Di samping itu, perempuan (80,8%) lebih tidak bersedia radikal dibandingkan dengan laki-laki (76,7%) dan perempuan yang intoleran (55%) lebih sedikit dibanding laki-laki (59,2%). Perempuan (53,3%) juga memiliki lebih sedikit kelompok yang tidak disukai dibanding laki-laki (60,3%). Demikian yang dijelaskan oleh Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid. "Ini adalah hasil survey yang memaparkan situasi potensi toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan muslim dan menyoroti faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan terhadap penguatan toleransi di Indonesia," jelas Yenny lebih lanjut.

Survey ini juga melihat bagaimana kesetaraan gender dipersiapkan oleh perempuan muslim di Indonesia. 

Survey sendiri bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, institusi pemerintah dan pemimpin komunitas untuk mengatasi masalah toleransi sosial keagamaan dengan memberikan kesempatan dan mendorong  kepemimpinan perempuan dalam membangun kohesi sosial dan memperkuat ketahanan di tingkat masyarakat.

Senada dengan Yenny, Menteri PPPA, Yohana Yembise,  mengatakan bahwa Indonesia memiliki aset potensi besar untuk membangun negara ini. Ia menambahkan, hasil survey ini bisa digunakan sebagai dasar atau referensi dalam membuat kebijakan.

Menko PMK, di depan awak media mengungkapkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga nilai nilai pancasila dan merawat tumbuh kembangnya kebhinekaan serta kemajemukan dan toleransi bangsa. (fin)