Oleh humas on June 08, 2018

Jakarta (07/06) – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, bersama dengan seluruh menteri koordinator hari ini menghadiri rapat rencana kerja dan anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 dengan Badan Anggaran DPR RI. Dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menko PMK meyampaikan bahwa sesuai dengan tugasnya, Kemenko PMK  menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian urusan kementerian di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mencakup urusan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan rakyat serta upaya dalam pembangunan karakter bangsa.

Apabila dilihat secara makro, indikator yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menujukan capaian yang positif hal ini dapat dilihat dari nilai IPM naik dari 68,9 (tahun 2014) menjadi 70,81 (tahun 2017); Indonesia masuk dalam kategori High Development, GINI Rasio, turun: dari 0,41 (tahun 2014) menjadi 0,391 (tahun 2017) dan Angka Kemiskinan, turun: dari 11,25% (tahun 2014) menjadi 10,12% (tahun 2017).

Dari lima prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas Pada Rancangan RKP 2019, empat prioritas nasional dan 12 program prioritas terkait dengan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Empat Prioritas Nasional Bidang PMK yaitu: 1) pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar; 2) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman; 3) peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif; 4) dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum. 

Sedangkan, program-program prioritas yang menjadi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko PMK diantaranya adalah percepatan pengurangan kemiskinan; peningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas; peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak; peningkatan tata kelola layanan dasar; pembangunan daerah tertinggal dan desa; percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat; penanggulangan bencana; percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja (berkaitan dengan vokasional); dan Gerakan Nasional Revolusi Mental. (olv)

Categories: