Oleh humas on November 17, 2019

Foto : 

  • Dwi Prasetya

Yogyakarta (16/11) -- Menko PMK Muhadjir Effendy mengajak PP Aisyiyah untuk mendukung program Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ajakan tersebut disampaikannya dalam Tanwir Aisyiyah II periode 2015-2020 di Universitas Aisyiyah, Gamping, Sleman.

Menurut Menko PMK, Aisyiyah yang merupakan organisasi masyarakat perempuan Muhammadiyah selama ini telah banyak membantu pemerintah. Saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan misalnya, Aisyiyah membantunya dalam berbagai hal. Menko PMK menyebut walau bagaimanapun dirinya merupakan representasi Muhammadiyah. Hal itu tentu merupakan kebanggaan bagi Muhammadiyah sendiri. Apalagi visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua yakni, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong sangat identik dengan visi Muhammadiyah yaitu Indonesia Berkemajuan.

Dalam program penanggulangan stunting misalnya, Kemenko PMK sangat concern terhadap hal tersebut. Dikatakannya, berdasar hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, angka stunting Indonesia adalah 27,67 persen.  "Dapat dikatakan setiap 10 anak ada 3 diantaranya yang stunting,"sebutnya. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa stunting bisa terjadi pada  fase prenatal.  "Karena itu untuk  menanggulanginya harus dilakukan dari hulu bukan daritengah. Jika hulu dan tengahnya baik, maka dapat menghasilkan generasi  produktif,"ujarnya.  
Terkait isu pembekalan pernikahan yang marak belakangan ini, Menko Muhadjir mengatakan, pembekalan pranikah tersebut mestinya harus diberikan kepada setiap calon pengantin baru. Bahan materi pembekalan pun juga harus diperkaya. Penyelenggaraannya juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan kementerian-kementerian terkait. Antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM serta BKKBN sebagai leading sektornya. 

Pola dan waktu penyelenggaraannya harus fleksibel, tidak memberatkan calon pengantin tetapi efektif. Bahan atau materinya bisa berupa modul dan menggunakan moda Daring (on line) maupun Luring (off line). Untuk calon pengantin yang telah mengikuti pembekalan dengan baik memperoleh surat keterangan atau sertifikat. Dijelaskannya, bimbingan pranikah adalah menjadi tanggung jawab lintas kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, KemenkopUKM, dan BKKBN. Pasalnya, pemahaman yang perlu diberikan kepada calon pengantin bukan hanya soal keagamaan melainkan multiaspek mencakup perencanaan keluarga, kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga masalah berketurunan (reproduksi).

Pembimbingan terhadap calon pengantin tidak hanya berhenti pada pembekalan saja, harus ada tindak lanjut apabila ditemukan masalah. Misalnya kalau diketahui bahwa calon pasangan pengantin belum punya penghasilan tetap dan ingin buka usaha, maka yang bersangkutan harus dibukakan akses pendanaannya melalui Kementerian Koperasi-UMKM.

Dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta dan menjadi pembicara di Tanwir Aisyiyah, Menko PMK didampingi oleh Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nasir, Kapolda DIY Irjen Pol Achmad Dofiri, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjanah Djohantini. Selain menjadi Keynote Speech di Tanwir Aisyiyah, pada kesempatan ini, Menko PMK Muhadjir Effendy juga mengunjungi pameran lukisan karya Goenawan Mohammad di Museum dan Tanah Liat di kawasan Bantul.

Reporter: 

  • Ponco Suharyanto