Oleh humas on December 13, 2017

Jakarta (13/12) -- Kedeputian Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK pagi ini menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Evaluasi Pembangunan Perlindungan Anak. Rakor yang dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani, itu membahas sebanyak dua isu penting terkait permasalahan anak di Indonesia. 

"Pada rakor ini kita akan mengevaluasi dua isu penting terkait masalah anak, yaitu kekerasan di satuan unit pendidikan dan pergaulan pelajar yang tidak memperhatikan norma" jelas Marwan. 

Dalam pengantarnya, Marwan menjelaskan masalah kekerasan anak di lingkungan satuan pendidikan seperti bullying dan perkelahian pelajar cukup marak terjadi. Padahal menurutnya, anak merupakan masa depan bangsa sehingga sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan hak dan Perlindungan anak. 

Lebih lanjut, marwan juga menilai pergaulan pelajar yang saat ini tidak memperhatikan norma mengakibatkan maraknya seks bebas di kalangan remaja. Berdasarkan jawaban dari 4500 responden anak-anak di Kota besar di Indonesia, sebanyak 62.7 persen remaja Indonesia di tingkat SMP hingga SMA sudah tidak perawan. Sementara 21.9 persen dari data tersebut telah melakukan aborsi. 

Hal ini, menurut Marwan tentunya menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk menanggulangi permasalahan terkait anak ini. Untuk itu pada rakor ini Marwan meminta setiap peserta perwakilan k/l yang hadir untuk memberikan masukan dan pendapatnya dalam merumuskan kebijakan isu penting terkait perlindungan anak dan rencana program perlindungan anak pada tahun 2018 mendatang.

Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta rakor diantaranya adalah perlunya diselenggarakan program pembentukan karakter berbasis keluarga dan masyarakat, serta penguatan kebijakan/regulasi terkait perlindungan anak. Diharapkan kedepannya setiap k/l yang terkait dapat bersinergi secara optimal untuk menyusun program perlindungan anak dari hulu ke hilir. 

Hadir pada kesempatan ini perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, POLRI, dan lainnya.