Oleh humas on November 23, 2017

Denpasar (23/11) – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesana, Kemenko PMK, Awal Subandar menyampaikan pidato sambutan sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan Sarasehan Nasional Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, Kamis malam (23/11).  Kegiatan sarasehan merupakan kerjasama antara Kemenko PMK, KPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian ATR.

“Nawacita ke-3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan menjadi kata sakti bagi daerah untuk terus menggali potensi keunggulan daerahnya untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional,” ungkap  Awal mengawali sambutannya.

Menurut Awal, kabinet kerja saat ini yang di pimpin oleh presiden Joko Widodo mendorong daerah untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Daerah untuk membangun wilayahnya sesuai  aspirasi dan partisipasi masyarakat. 

Keberpihakan pemerintah kepada desa, terang Awal, sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi dana desa (DD) yang digelontorkan pemerintah langsung pada desa. Tahun 2015 alokasi DD sebesar Rp. 20, 76 triliun, tahun 2016 sebanyak Rp. 46, 98 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp. 60 triliun.

“Selain dana desa juga ditambah dengan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2017 yang diarahkan ke daerah. Kita terus berupaya agar dana yang ke daerah dapat efektif dan tepat sasaran serta memberikan multiplayer efek yang luas,”terangnya.

Namun demikian, pembangunan desa, tambahnya,  tidak hanya memikirkan kemajuan desa secara individu, tetapi harus mampu bekerjasama dengan desa-desa lain. 

“Suatu desa penghasil produk pertanian, baru akan mampu memenuhi kebutuhan pasar jika ditambah pasokan dari desa lainnya. Sebab skala produksi satu desa tidak akan mencukupi untuk sebuah industri besar," jelasnya..

Di samping itu, efisiensi pembangunan pasar, sarana prasarana pengolahan pasca panen dan industri, dinilainya akan jadi efisien jika desa-desa dapat tergabung dalam kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota.

Awal juga menyampaikan bahwa membangun kawasan merupakan startegi untuk membangun sejumlah desa sekaligus. Melalui pembangunan kawasan perdesaan akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain: pertama, program-program Kementerian/Lembaga diharapkan akan lebih mudah untuk menjangkau hingga ke desa-desa; Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan infrastruktur, sarana dan prasarana; Ketiga,  meningkatkan etos kerja dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama; Keempat, meningkatkan produktifitas dan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait pendekatan kawasan perdesaan, Awal berharap akan merubah pola pikir kita untuk berpikir lebih luas dalam satu kesatuan utuh pembangunan dari proses produksi hingga ke pemasaran, dari hulu hingga hilir.
Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan ada 39 lokasi  pusat pertumbuhan yang tertuangan dalam RPJMN 2015-2019 berada pada 60 kabupaten. Untuk itulah lokasi-lokasi menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).  

“Pengembangan KPPN akan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan, memperkuat konektivitas desa-kota. Sekaligus mendorong pembangunan desa-desa dan kawasan sekitarnya yang saat ini masih berstatus sebagai desa berkembang dan tertinggal,” ujarnya.

Namun demikian, Awal menilai, tekad dan partisipasi daerah menjadi modal utama pembangunan kawasan perdesaan. Tanpa kemauan dari masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, pembangunan kawasan perdesaan menjadi pusat pertumbuhan tidaklah terwujud.
Terkait dengan masterplan pembangunan kawasan perdesaan, menurut Awal, daerah harus ambil masterplan tersebut. Masterplan bukan lagi milik BPIW, ATR, Kemendes PDTT, Bappenas, dan Kemenko PMK, maupun pemerintah pusat. Masterplan kepemilikannya ada pada daerah masing-masing yaitu Bupati dan jajarannya. 

Diakhir sambutannya, Awal memberikan apresiasi kepada para Bupati/Wakil Bupati, dan Kepala Bappeda dari daerah-daerah lokasi KPPN yang dapat hadir dalam acara Sarasehan Nasional ini.

“Hal ini menandakan adanya rasa memiliki terhadap rencana pembangunan kawasan perdesaan dan semangat untuk membangun daerahnya,” ungkap Awal.

Pada kesempatan ini dilaksanakan pula Penandatangan Kesepakatan Bersama Komitmen Pengembangan Kawasan Pembangunan Prioritas Nasional (KPPN) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Morowali, Luwu Timur, Sindereng Rappang, Empat Lawang, Dompu, Banjar, Mempawah, Toba Samosir, Pakpak Bharat, dan Berau dengan disaksikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrstruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ridho Matari Ichwan dan Asdep Pemberdayaan Kawasan Perdesaan, Kemenko PMK, Awal Subandar. (DAM)

Categories: