Oleh humas on August 09, 2018

Jakarta (09/08) – sebagai bentuk evaluasi dan pelaporan Tim Koordinasi pemberdayaan ekonomi umat, Kemenko PMK melalui Keasdepan Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Kamis pagi, menyelenggarakan Rakor Pemberdayaan Ekonomi Umat di Hotel Harris Vertu, Jakarta.

Menurut Asdep Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama Kemenko PMK, Aris Darmansyah, Rakor juga dimaksudkan untuk identifikasi data kegiatan dan program pemberdayaan ekonomi umat pada Kementerian/ Lembaga (K/ L). “Termasuk sinergi program kemitraan bersama antar K/L dan stakeholder lain terkait program pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya saat membuka Rakor.

Seperti diketahui pemberdayaan ekonomi umat dilatarbelakangi dengan nota kesepahaman 6 menteri tentang program pemberdayaan umat melalui pondok pesantren dan koperasi pesantren. Nota kesepahaman itu dilakukan oleh Menteri Agama (MA/198/2013), Menteri Pertanian (01/MoU/RC.110/7/2013), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (17/NK/MEN/VII/2013), Menteri Kelautan dan Perikanan (06/Men-KP/KB/VII/2013), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (03/KB/M.KUKM/VII/2013), dan Menteri Dalam Negeri (500/469A/SJ) pada tanggal 12 Juli 2013.

Disepakati kemudian, Program Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (PEP) adalah suatu pola yang dibentuk untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah sendiri dijelaskan Aris, memiliki berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren. Kemenko PMK, jelasnya, akan terus mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui sinergi beberapa unsur terkait.

Kemenko PMK, sebutnya, juga terus berupaya untuk mengkoordinasikan program gotong royong membangun pondok pesantren dari dana filantropi. Selain itu, Kemenko PMK pun telah mengajak akademisi dan organisasi profesi untuk menyampaikan paket Teknologi Tepat Guna (TTG) membantu pemberdayaan pondok pesantren. “Adapun untuk meningkatkan kualitas santri pondok pesantren perlu didorong melalui pendidikan kewirausahaan,” tegas Aris.

Karena itu dalam Rakor kali ini, Kemenko PMK pun menggali potensi pemberdayaan yang dilakukan K/L selama ini untuk pondok pesantren. Diketahui, sejumlah K/L ternyata memiliki program pemberdayaan ekonomi untuk pondok pesantren yang selama ini belum terlihat. Kemendagri misalnya telah memprogramkan Pemberdayaan Ekonomi Umat berupa forum diskusi terkait entrepreunership. Di Kominfo juga terdapat petani dan nelayan online serta digitalisasi yang cocok untuk kalangan pondok pesantren.

Sementara Kementerian KUKM pada 2019 nanti juga akan memprogramkan Koperasi Pesantren di 5 titik. Di tahun ini pula, KUKM memiliki program Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Gender yang berkontribusi untuk kalangan pondok pesantren juga.  Sedangkan Kemnterian Pertanian melalui Badan SDM juga mempunyai program kementerian bekerja dengan bedah kemiskinan kerjasama dengan pondok pesantren. Di 2019 nanti, Badan SDM berharap lebih banyak kerjasama dengan pondok pesantren seperti pemberian bibit, benih, sapid an traktor.

Adapun di Kementerian Perindustrian, terdapat program Santripreuner Jatim, Pelatihan-pelatihan, pengembangan-pengembangan dalam bentuk peralatan industri, APBO, Capacity Building, Animasi hingga perakitan kompor listrik. Di 2018, pihak Kementerian Perindustrian juga menambah bantuan peralatan komputer animasi derta pelatihan dan Bimtek. Kementrian Agama juga telah melakukan penguatan lembaga dan pendataan hingga kini. Pusdiklat juga tengah  menggarap diklat kewirausahaan pada tahun ini. Sedangkan Bank Indonesia melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah juga memiliki bermacam program untuk pemberdayaan ekonomi pesantren. 

Dengan Rakor Pemberdayaan Ekonomi Umat ini, Kemenko PMK memang bermaksud mendorong sekaligus membentuk program kerjasama secara kemitraan antar K/L, khususnya penguatan SDM dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui lembaga agama dan keagamaan. Hadir dalam kesempatan ini pula perwakilan Kementerian KKP dan Pengurus Robitoh Al Maahid Islamiyah. PS

Categories: