Oleh humas on November 02, 2017

Kamis (02/11) – “Terorisme adalah musuh kita bersama," ujar Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK,  Masmun Yan Manggesa. Menindaklanjuti hasil rapat Sinergitas AntarKementerian/Lembaga (K/L) dalam Program Penanggulangan Terorisme, hari ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengundang K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK untuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengedalian (KSP) yang membahas upaya penanggulangan terorisme ini.

Rapat dipimpin oleh Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK dan mengagendakan tiga isu penting untuk didiskusikan lebih lanjut yaitu tentang  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas arahan Polhukam akan menyusun Surat Keputusan MenkoPolhukam yang akan ditingkatkan menjadi instruksi Presiden(Inpres) tentang Sinergitas antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme; Progres Laporan Triwulan2017, yang akan dirangkum dan diberikan oleh BNPT kePresiden; dan Pembentukan Satgas PenanggulanganTerorisme di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seluruh perwakilan K/L menyampaikan masukan terkaitdengan rencana Inpres dan Program Penanggulangan Terorisme. Menurut Asisten Deputi Konflik Sosial, isu radikalisme timbul karena salah satunya kesenjangan, bukan hanya karena fanatisme saja. Di beberapa K/L, termasuk Kemenko PMK, ada MoU yang sudah ditandatangani terkait dengan program perekonomian di pesantren, dengan tujuan agar pesantren tidak hanya terfokus pada agama yang sifatnya terlalu berlebihan. Diharapkan, ke depan, seluruh K/L dapat turut serta menandatangani MoU ini dan memasukkanp rogram-program yang tujuan/targetnya adalah pesantren.

Terkait dengan pembentukan satgas di NTB dan Sulteng, diharapkan tiap perwakilan K/L dapat memasukkan program penanggulangan terorisme yang terfokus di NTB dan Sulteng, daerah rawan konflik di Indonesia, di tahun 2018. “Terkait hal ini, Kemenko PMK akan hadir di NTB dan Sulteng dalamkonteks deradikalisasi dan mohon dapat ‘dibungkus’ oleh BNPT”, ujar Asisten Deputi Konflik Sosial Kemenko PMK.

Hadir dalam kesempatan ini Asisten Deputi Konflik Sosial, Ponco Respati Nugroho; Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Aris Darmansyah; SekretarisUtama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Noor Sidharta; Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Harapan L. Gaol; Kepala Sekretariat KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI) Poppy Retno