Oleh humas on July 27, 2018

Jakarta (27/07) – Bertempat di Ruang Rapat lantai 4 Kemenko PMK, Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, TB Achmad Choesni didampingi Asisten Deputi Bidang Koordinasi Jaminan Sosial, Togap Simangunsong menerima audiensi Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Iptek DPRD Provinsi Gorontalo.Dalam kesempatan itu, Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Iptek DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin ketuanya, La Ode Haimuddin, bermaksud melakukan konsultasi kepada Kemenko PMK terkait pemerataan pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

Kepada Komisi IV Bidang Kesejahteraan Sosial dan Iptek DPRD Provinsi Gorontalo, TB Achmad Choesni menjelaskan bahwa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai RPJMN 2015-2019 terdiri dari dua kebijakan, yakni makro dan mikro. Kebijakan mikro yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, mendorong produktivitas pertanian dan pengembangan infrastruktur wilayah tertinggal. Sementara kebijakan mikro ialah melakukan pengurangan beban orang miskin dan peningkatan pendapatan orang miskin.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam sasaran umum prioritas nasional penanggulangan kemiskinan, pada 2018 pemerintah menyasar peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonseia Sehat (KIS) (Individu) sebanyak 92,4 juta. Sementara untuk Bantuan Pendidikan/ Kartu Indonesia Pintar (KIP) (anak Usia Sekolah) sebanyak 19,7 juta. Lalu untuk Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan (PKH) (Keluarga) sejumlah 10 juta. Adapun daerah yang menerapkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 193 kabupaten/ kota. Kemudian subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah