Oleh humas on November 10, 2017

Jakarta (10/11)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, beserta jajarannya, Jumat pagi menerima audiensi dengan para Anggota Komisi B DPRD Kab Kebumen, Jawa Tengah. Audiensi jajaran Komisi B DPRD Kab kebumen ini diketahui ingin berkonsultasi terkait berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat yang tengah dijalankan oleh Pemerintah khususnya untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan.

Mengawali paparannya, Choesni menyampaikan bahwa kemiskinan di tanah air terbagi menjadi tiga kelompok yaitu miskin, rentan dan timpang. Mereka yang miskin saat ini berada di bawah garis kemiskinan ada 27,77 juta orang atau    10,64 persen pada Maret 2017. Sebagian penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan sesungguhnya masih rentan jatuh ke kemiskinan. Sementara indeks rasio gini yang dijadikan indikator ketimpangan menunjukkan angka sebesar 0,393 pada Maret 2017 dan di tahun 2018 mendatang dapat menurun menjadi 0,38. Tingkat kemiskinan di tahun 2017 masih berada di angka 10,4 dan ditargetkan dapat turun menjadi 10,0 hingga 9,5.

Choesni dalam paparannya mengungkapkan upaya Pemerintah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, antara lain dengan perbaikan data sasaran dengan kebijakan satu data yaitu basis data terpadu yang langkah verfikasi dan validasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga menerapkan kebijakan komplementari antarprogram. Kebijakan ini dapat berarti semakin rendah tingkat kesehahteraan masyarakat, maka semakin banyak manfaat yang didapatkan dari program Pemerintah. Pemerintah, lanjut Choesni, juga telah mengganti mekanisme penyaluran bantuan sosial dari tunai menjadi non tunai. Di samping juga memperluas cakupan penerima manfaat program. (Sumber: Kedep II Kemenko PMK)