Oleh humas2 on September 04, 2017

Jakarta (04/09)--- Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, didampingi oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama, Senin Pagi membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Antar Kementerian/Lembaga (K/L) Negara untuk membahas percepatan implementasi Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Rapat dihadiri oleh Perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sosial, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam pengantarnya, Choesni mengungkapkan bahwa Rakornis pagi ini menjadi perlu untuk dilakukan mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memasuki tahun kedua tetapi nyatanya belum semua sektor dan stakeholders  memahami substansi Undang-Undang. Selain itu, penyusunan peraturan pelaksana, perencanaan dan penganggaran untuk mengakomodasi kebutuhan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dinilai sudah mendesak, begitu pula dengan tindak lanjut hasil pemetaan Bappenas mengenai Peraturan Pelaksana yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sejak resmi diundangkan pada 15 April 2016 lalu, Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas sesungguhnya sudah mulai disosialisasikan dan diimplementasikan sesuai dengan amanahnya.  Tidak lama kemudian, menyusul dibuatkan Materi strategi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang diiringi dengan Koordinasi penyusunan Peraturan Pelaksana-nyaJelang akhir tahun 2016, melalui koordinasi Kemenko PMK lalu ditetapkan K/L  inisiator  penyusunan Peraturan Pelaksana yang telah dipetakan oleh Bappenas.

Pada April 2017 lalu, melalui Rakor Hasil Pemetaan Peraturan Pelaksana Mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang digelar oleh Kemenko PMK diketahui bahwa Belum semua K/L yang mendapat mandat menganggarkan penyusunan Peraturan Pelaksana tadi. Tepatnya di bulan Juni 2017, merealisasikan upaya simplikasi (penyederhanaan) Peraturan Pelaksana menjadi 1 PP, 2 Perpres dan 1 Permen. Bulan berikutnya,  dilakukan penguatan dukungan substansi  RPP dan sumber daya dari K/L terkait. Awal Agustus lalu, Biro Hukum Kemsos memfasilitasi proses penyusunan draft RPP terkait perencanaan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas pelayanan publik.  Pembahasan ini kemudian dibawa dalam rakornis hari ini dan berfokus pada upaya merumuskan strategi percepatan penyusunan RPP pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)