Oleh humas2 on March 30, 2017

Jakarta (30/03)--Tindak kekerasan seksual baik yang dilakukan sendirian maupun bersama-sama oleh orang dewasa atau anak-anak semakin hari semakin meningkat. Telah diberlakukannya UU tentang Pornografi No 44/ 2008, dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) sesuai Perpres 25/2012, serta disahkannya UU no 17 / 2016 yang memberikan pemberatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, ternyata belum memberikan efek jera terhadap para pelakunya.

Demikian pernyataan Sujatmiko, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK saat meninjau Sekretariat GTP3 di gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Selain melakukan peninjauan ke Sekretariat GTP3,  Sujatmiko turut melakukan rapat koordinasi dengan Sekjen Kementerian Agama, Nur Syam,  dan pejabat terkait guna menindaklanjuti upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi.

Dalam waktu dekat ini Kemenko PMK juga akan segera melakukan beberapa rapat koordinasi untuk membahas  masalah maraknya masalah pornografi, antara lain pertemuan dengan Kabareskrim, Deputi Perlindungan Anak KPPPA, Dirjen APTIKA Kominfo dan Sekjen Kementerian Agama yang direncanakan pada tanggal 10 Mei 2017; penyusunan laporan GTP3 tahun 2016 oleh Ketua Harian; dan penunjukan penanggung jawab Sekretariat GTP3 setingkat eselon II di Kementerian Agama. 

Semakin maraknya masalah pornografi di Indonesia tentu saja merupakan pekerjaan rumah yang sangat tidak mudah dan memerlukan perhatian yang sangat besar. Sesuai yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 25 tahun 2012, sebanyak 17 K/L yang tergabung dalam Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi atau GTP3  telah menyatakan komitmen bersama untuk mencegah dan menanggulangi masalah Pornografi di Indonesia. Ke- 17  K/L ini antara lain terdiri dari Kemenko PMK sebagai Ketua, Kementerian Agama sebagai Ketua Harian, dengan anggota yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) , Lembaga Sensor Film (LSF) serta unsur pemerhati masalah pornografi. Terbentuknya  Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi atau SGTP3 ini merupakan salah satu kesepakatan dan rekomendasi yang telah dihasilkan melalui forum rakor, baik rakornis GTP3 dan SGTP3 tahun 2016.

Categories: