Oleh humas on November 26, 2019

Foto : 

  • Deputi 5

Bogor (25/11) -- Kemenko PMK secara konsisten dan sistematis mengawal Penyusunan Pedoman Umum  Warisan Budaya Takbenda (WBTB) melalui Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Pedoman Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Takbenda yang dipimpin oleh Asisten Deputi Warisan Budaya Kemenko PMK.

Kemenko PMK berkomitmen penuh dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan Pedoman Umum  Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Melalui Rapat Koordinasi, Kemenko PMK berupaya mendapatkan masukan dan saran untuk penyempurnaan Pedoman Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Takbenda Dunia. Selain itu, Kemenko PMK berupaya mewujudkan komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam menyepakati Pedoman Umum tersebut.

“Setelah proses panjang penetapan Warisan Budaya Takbenda belum ada aturan terkait pengelolaan dan pelestariannya. Oleh karena itu perlu ditetapkan dalam pedoman umum koordinasi ini terkait kewajiban dari masing-masing pemerintah daerah untuk memberikan laporan pengelolaan. Dalam hal ini, Kemenko PMK berkomitmen penuh dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan Pedoman Umum  Warisan Budaya Takbenda” ujar Pamuji Lestari, Asisten Deputi Warisan Budaya Kemenko PMK dalam Pengantar Rapat Koordinasi tersebut.

Prosedur pengusulan, penetapan dan pelindungan Warisan Budaya Takbenda khususnya pada tingkat nasional sudah dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013. Sejak diterbitkan Buku Pedoman Pengusulan dan Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Edisi 2010, nominasi Warisan Budaya Takbenda kepada UNESCO telah mengikuti sistem yang ditetapkan dalam Pedoman tersebut. Di samping itu, agar pengelolaan warisan budaya takbenda semakin baik, perlu disusun kebijakan terkoordinasi dan berkelanjutan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bentuk Pedoman Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Takbenda. 

“Kemenko PMK akan terus mendorong upaya menginventarisasi database, upaya menyusun peta alur pengusulan, pelestarian dan penetapan, serta upaya membentuk lembaga khusus, dan upaya menyusun perlindungan hukum yang menangani pengelolaan Warisan Budaya Takbenda. Kemenko PMK memandang WBTB memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia” ungkap Pamuji Lestari. 

Turut hadir dalam Rapat Koordinasi ini antara lain Direktur Warisan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Global Network Facilitators of ICH-UNESCO; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Kepala Sub Direktorat Warisan Budaya Takbenda, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Perwakilan  Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO; Direktorat Kepercayaan Tuhan YME, Kementerian Pendidkan dan Kebudayan; Kementerian Dalam Negeri; dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kedeputian V)

Kategori: 

Reporter: 

  • Deputi 5

Editor: 

  • Ponco Suharyanto