Oleh humas on October 30, 2018

Jakarta (30/10)--- Dana Desa jelang akhir tahun 2018 ini terus dikebut percepatan penyaluran dan juga penyerapannya di tahap III. Khusus untuk daerah yang baru saja terdampak bencana, Kemenko PMK mengkoordinasikan K/L terkait untuk saling bersinergi dalam rangka pemanfaatan dana desa ini untuk membangun kembali aneka fasilitas umum masyarakat di perdesaan. Simplifikasi aturan dan berbagai langkah lainnya dibahas hari ini di tengah forum Lunch Meeting yang dipimpin langsung oleh Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, di Jakarta. Sonny dalam rapat menekankan pula prioritas pemanfaatan dana desa ini agar sasarannya dapat mencapai 95 persen, sementara untuk membayar upah pekerja dapat diambil sekitar 27,5 persen saja dari total Dana Desa yang digunakan. Hadir dalam rapat antara lain dari TNP2K, Kemendes PDTT, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, BPKP, Siltap, dan jajaran Kedeputian VII Kemenko PMK.

Sejauh ini diketahui bahwa Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sudah berjalan 10 bulan. Sudah teridentifikasi 66.184 desa yang telah melaksanakan PKTD dengan Hari Orang Kerja (HOK) bervariasi antara 10% hingga 30%. Walaupun demikian, belum ada mekanisme pelaporan secara rutin yang dapat disampaikan kepada Presiden. Untuk kebijakan tahun 2019, pemenuhan HOK 30% dari total anggaran pembangunan desa di setiap desa agar dipenuhi. Kebijakan relaksasi HOK hanya  sampai tahun 2018. Dengan semakin banyaknya isu yang terkait dengan Dana Desa, maka perlunya Tim Koordinasi yang dapat mengkoordinasikan pelaksanaan Dana Desa. Juga rencana kerja Tim Pendampingan Revisi APBDes untuk daerah terkena bencana.

Dana Desa untuk tahap III di tahun 2018 ini, menurut data Kemenkeu, dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp7,18 Triliun atau 29,92 % dari pagu Tahap III yang sebesar Rp24 triliun yang dapat dipergunakan oleh 133 Daerah untuk 21.939 Desa. Sementara dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKDes), menurut data Kemendes PDTT, baru mencapai Rp1,68 Triliun atau sekitar 7,02 persen dari total tahap III ini dan telah diserap oleh 58 Kab/kota atau sekitar 13,36 persen yang mencakup 5.388 Desa atau sekitar 7,19 persen. Tahap III ini diakui memang masih sangat lambat penyalurannya. Untuk itu, diperlukan kebijakan percepatan penyaluran DD tahap III. (*)

Categories: