Oleh humas on November 30, 2017

Jakarta (30/11)--- Pemerintah saat ini terus berupaya memelihara berkesinambungan demi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas rungu wicara melalui translasi berita TV ke dalam Bahasa Isyarat. Namun, terdapat salah satu kendala aspek hukum untuk penyediaan layanan teks/ close caption-nya. Masalah ini kemudian dibahas dalam rapat koordinasi tentang implementasi pemenuhan hak rungu wicara melalui translasi berita TV ke dalam Bahasa Isyarat, lalu coba dicarikan solusinya. Rakor di Jakarta ini dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlinduangan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Chiesni; lalu dilanjutkan sesi diskusi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama. Turut hadir dalam rakor Perwakilan dari: Kemenkominfo, Kemensos, KemenPPN/Bappenas, Kemenkumham, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), dan Organisasi Disabilitas.

Kementerian Sosial selama ini berupaya memberikan dukungan penyediaan akses informasi berita malam di LPP TVRI di masyarakat melalui translasi ke dalam bahasa isyarat yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Kemensos juga telah menandatangani Nota kesepahaman tentang Translasi Materi Berita TV ke dalam Bahasa Isyarat Nomor 56 Tahun 2013 dan Nomor 21/NK/TVRI/20143 pada Program Siaran Berita Malam LPP TVRI. Nota Kesepahaman yang berlaku selama tiga tahun dan telah berakhir pada tahun 2016 lalu. 

Saat ini sesungguhnya tengah dipersiapkan transisi dari Kemensos kepada Kementerian Kominfo sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia khususnya pada Strategi 5, Aksi Nomor 33 disebutkan bahwa Penayangan Bahasa Isyarat di Televisi dan Program Berita adalah menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Maka, Menteri Sosial lalu bersurat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan Nomor Surat: 118/MS/B/12/2016, tertanggal 30 Desember 2016 Tentang Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Rungu Wicara melalui Translasi Berita TV ke dalam Bahasa Isyarat.

Penayangan Bahasa Isyarat di TV Indonesia menurut Jadwal Juru Bahasa Isyarat Pusat Layanan Juru Bahasa (PLJ) Gerkatin: GlobalTV (Buletin iNews Siang) 10.30-11.30; iNewsTV (iNews siang) 12.00-13.30; SCTV (Liputan6 Siang) 12.00-12.30; RCTI (Seputar iNews Sore) 16.30;.MNC (Lintas iNews Petang) 15.00-15.30; NET.TV (NET 16) 16.00-16.30; dan KompasTV (Kompas Malam) 21.00-22.00. Adapun jadwal Juru Bahasa Isyarat Inasli: ANTV 03.30-04.45; TV ONE 04.30-06.30; CNN/TRANS (senin-jumat); TRANS 7 12.00-12.30; INDOSIAR 17.00-17.30; dan Metro TV 21.30-22.30. SIBI & BISINDO:TVRI (Indonesia Malam) 19.00-20.00.

RPP Permukiman Akses Pelayanan Publik dan Penyiaran Informasi mencantumkan kewajiban Kementerian Kominfo menyelenggarakan penyiaran informasi yang aksesibel dan pelatihan juru bahasa isyarat bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD). Jumlah juru bahasa isyarat di Indonesia baru tersedia 40 orang maka jadi sangat urgent untuk melakukan sertifikasi juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyarat di TV tugasnya dibagi jadi dua dirjen dan di kelola oleh tiga direktorat di Kementerian Kominfo. Jika melihat pengalaman Australia, layanan teks berita di sana diatur oleh lembaga negara semacam KPI dan bukan oleh kementerian. (sumber: Kedeputian II Kemenko PMK)