Oleh humas on August 16, 2018

Jakarta (16/08) – Pesta demokrasi sudah di depan mata. Setiap partai politik telah membuka pendaftaran bagi calon anggota legislatif. Sayangnya setelah empat pemilu dilaksanakan secara demokratis, keterwakilan perempuan masih belum menembus angka 20% di tingkat nasional (DPR). Terkait dengan itu, Kemenko PMK pun mendorong agar keterwakilan perempuan di DPR, DPD dan DPRD bisa mencapai 30%.

Dalam Rakor “Refleksi 18 Tahun Perjuangan Afirmasi Perempuan dalam Perjalanan 73 Tahun NKRI” di Hotel Santika Jakarta, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Gafur Akbar Dharmaputra mengungkapkan, perolehan kursi perempuan di tingkat nasional (DPR) dalam 2 pemilu terakhir angkanya cenderung pada kisaran 17-18%, artinya belum menembus angka 20%. Pada pemilu anggota DPR tahun 2014, kaum perempuan Indonesia justru kehilangan enam kursi. Tercatat perolehan 97 kursi (17,32%) atau menurun jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2009 yang mencapai 103 kursi (18,2%). Demikan halnya untuk tingkat DPD dimana menurun 2%. Jika pada 2014 memperoleh 34 kursi (26%) sementara pada Pemilu 2009 mendapat 38 kursi (28%).

Padahal dalam UU Pemilu telah diatur kewajiban partai politik agar keterwakilan perempuan di legislatif mencapai 30%. Diantaranya dalam Pasal 173 ayat (2) e.UU Nomor 7 Tahun 2017 dimana disebutkan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pada UU yang sama, tepatnya di pasal 245 dan Pasal 246 ayat (2) disebutkan satu, memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota di setiap dapil. Kedua, setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan.

Gafur mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan di Parlemen sangat penting yang diantaranya, sebagai bentuk partisipasi pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta mengawal kebijakan dan peraturan perundangan yang pro perempuan dan anak. Kehadiran perempuan di parlemen juga penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam pengambilan keputusan politik serta menguatkan demokrasi liberatif yang senantiasa memberikan wacana atau gagasan di ruang publik.

Selain itu, juga untuk mendorong percepatan terwujudnya planet 50:50 gender equality tahun 20130 serta menegakkan HAM dan demokrasi berwawasan gender. Keterwakilan perempuan di parlemen juga untuk meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Termasuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak khususnya serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender.

Senada dengan Gafur, Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan Politik (Ansipol) Yuda Irlang mengatakan, keterwakilan perempuan dalam politik belum ideal. Sebagai negara yang mengadopsi Convention of The Elimination of all form of Discrimination Against Women (CEDAW) serta Beijing Platform of Action (BPFA), Indonesia harus terus mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan (Politik). Yang terjadi saat ini menurutnya, perempuan dalam politik hanya sekedar voters atau hanya sebagai pemilih. Perempuan di Indonesia belum penuh dilibatkan dalam pengambilan kebijakan (Politik).

“Di seluruh dunia, apabila keterwakilan perempuan kurang dari 30% dalam pengambilan kebijakan, dipastikan, kesejahteraan perempuan rendah,” ujar Yuda. Dijelaskannya, Afirmasi sebagai solusi percepatan kesetaraan partisipasi perempuan dan laki-laki telah disepakati berbagai sektor. Untuk membangun kesadaran politik, Yuda berpesan, Kementerian harus terus melakukan sosialisasi perlunya partisipasi perempuan sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dan voters yang cerdas, melalui sosialisasi, pendidikan politik dan kampanye media. Adapun akademisi perlu menyiapkan pasal-pasal yang diperjuangkan di DPR agar masuk dalam UU. Sejak awal, akademisi juga harus menyiapkan dan menawarkan nama-nama perempuan potensial untuk diambil sebagai caleg. Sayangnya, langkah ini, menurut Yuda kurang diminati Partai Politik.

Sementara, masyarakat sipil juga terus melakukan sosialisasi tentang demokrasi, memilih secara cerdas, dan bagaimana Caleg yang berintegritas itu. “Kalau peran masyarakat sipil, sejak awal reformasi sudah tergambar jelas. Khususnya dalam perumusan kebijakan serta dalam mempersiapkan Caleg dan pemilih,” ujarnya. Terkait pesta demokrasi kali ini, Yuda menjelaskan tantangan yang akan dihadapi perempuan. Diantaranya partai politik yang masih tetap tidak ramah terhadap perempuan, digelarnya pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak, serta beratnya hitung-hitungan untuk menang di daerah pemilihan.

Menyoal beratnya hitung-hitungan untuk menang di daerah pemilihan, Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Dwi Septiawati menegaskan perlunya fundraising untuk Caleg perempuan. Adapun potensi fundraising tersebut bisa berasal dari individu, kelompok, perusahaan, pemerintah hingga lembaga donor. Bentuknya dapat berupa dana maupun inkind (Barang, Produk, Tenaga, Keahlian, Jaringan dan sebaginya). Menurutnya, dengan fundraising maka akan memperbesar peluang menang Caleg perempuan.

Rakor “Refleksi 18 Tahun Perjuangan Afirmasi Perempuan dalam Perjalanan 73 Tahun NKRI” dihadiri oleh Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran, mantan Kepala BKKBN, Sumarjati Arjoso, perwakilan KPU dan Perludem serta para anggota KPPI. PS

Categories: