Oleh humas2 on April 11, 2017

Jakarta (11/04) -- Pemilihan Kabupaten Bima sebagai lokasi program pengembangan kawasan yang patut menjadi perhatian khusus karena beberapa waktu lalu kawasan ini baru diterjang bencana banjir yang cukup besar. Untuk itu diperlukan dukungan program dan kegiatan k/l dalam pembangunan di Kabupaten Bima pasca bencana banjir melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis sosial budaya.

Hal ini diungkapkan Asisten Deputi (Asdep) Pemberdayaan Masyarakat, Magdalena, saat memimpin rapat koordinasi (rakor) pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan sosial budaya di desa dan kawasan, di ruang rapat lantai 6 Kemenko PMK, Jakarta hari ini. Rakor kali ini dihadiri perwakilan dari K/L terkait seperti Kementerian PDTT, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan lainnya.

"Salah satu tujuan dari rakor ini adalah untuk sinkronisasi dukungan program/kegiatan kementerian dan lembaga terkait pemberdayaan masyarakat di kabupaten Bima khususnya kawasan tambora dan kota Bima," ujar Magdalena di awal pengantarnya.

Sebagai salah satu kawasan proyek strategis nasional dan program prioritas di NTB,  terang Magdalena, Kabupaten Bima memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dikembangkan secara maksimal. Potensi-potensi itu misalnya, potensi pertanian meliputi kopi, padi, jagung, kayu putih; dan potensi kelautan berupa ikan tuna dan rumput laut.  Melihat potensi yang ada, Magdalena meminta setiap K/L yang hadir untuk menyampaikan program dan kegiatannya agar dapat segera diinvetarisir dan disinergikan dengan baik terkait pengembangan kawasan khususnya di Kabupaten Bima.

Beberapa program dan kegiatan yang dapat diinventarisir pada rakor kali ini diantaranya program GEMARIKAN Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XV 2017 milik Kementerian Pertanian yang akan  digelar pada 6-11 Mei 2017 di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selain itu, terdapat pula program/kegiatan milik Kominfo dan Kementerian Pariwisata seperti program penyediaan akses internet di desa, program pemberdayaan kelompok-kelompok media komunitas, media sosial, dan relawan, serta program pembangunan homestay. Program  ini selanjutnya akan disinkronisasikan untuk membangun dan mengembangkan kawasan khususnya di Kabupaten Bima.

"Untuk program GEMARIKAN dan Penas, saya harapkan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan--red) dan kementerian pertanian dapat berkoordinasi dengan kementerian lain khususnya kominfo agar dapat mensosialisasikan program ini di Kabupaten Bima yang potensi laut dan pertaniannya cukup besar, "  harapnya.

Lebih lanjut, Magdalena menegaskan dengan adanya sinkronisasi dan sinergi program tentu dapat memudahkan pemerintah dalam membangun desa dan kawasan yang lebih baik untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan .

“Adanya sinkronisasi dan sinergi program diharapkan memudahkan pemerintah dalam membangun desa dan kawasan yang lebih baik untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan,” harapnya. (rhm)