Oleh humas2 on March 13, 2017

Jakarta (13/03) -- Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus pada Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Wijanarko, siang ini memimpin rapat koordinasi (rakor) terkait
Persiapan Rencana Aksi Penguatan Kapasitas Masyarakat Perbatasan. Rakor pada siang hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat terbatas (ratas) tingkat Menteri pada tanggal 17 Februari 2017 lalu yang menghasilkan  rekomendasi agar disusun Rencana Aksi Penguatan Kapasitas Masyarakat Perbatasan sebagai bentuk upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara.

"Rencana Aksi Penguatan Kapasitas Masyarakat Perbatasan ini perlu dipersiapkan guna menindaklanjuti arahan presiden dalam menjadikan Kawasan perbatasan sebagai Beranda depan Negara," jelas Wijanarko saat membuka rakor.

Lanjutnya, berbagai strategi pembangunan wilayah perbatasan juga telah disiapkan oleh pemerintah, misalnya strategi skala makro dengan pengembangan wilayah dan strategi kelembagaan melalui penguatan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Wijanarko juga menjelaskan bahwa Kemenko PMK telah menyiapkan kerangka koordinasi dan sinkronasi dalam mengembangkan wilayah perbatasan, di antaranya Sinergi program penyediaan pelayanan sosial dasar; Mendorong koordinasi dan kerjasama antar daerah; Mendorong terbentuknya jejaring kegiatan ekonomi antar desa dan antar pusat-pusat kegiatan; Membentuk pusat-pusat kegiatan dan pelayanan melalui pembangunan kota kecil; menguatkan sistem pemukimam terstruktur; dan Memajukan bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Dalam rakor yang dilangsungkan di Ruang rapat lantai 6 ini, Wijanarko turut meminta masukan dan pendapat dari masing-masing perwakilan K/L yang hadir untuk merumuskan rencana aksi penguatan kapasitas masyarakat perbatasan.

Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM; Kementerian Koordinator Bidang Maritim; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Setkab; Bappenas; serta BNPP. (rhm)

Categories: