Oleh humas on October 24, 2018

Jakarta (24/10) – Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal. Terkait dengan itu Kemenko PMK menjalankan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP)-nya dengan menggelar Focus Group Disscusion (FGD) menampung usulan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal.

FGD usulan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal berlangsung di salah satu hotel di kawasan Hayam Wuruk Jakarta. Adalah Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Kemenko PMK, Awal Subandar. “Tugas kami ialah mengawal kepentingan daerah tertinggal,” ujar Awal. RPJMN 2015-2019, sebutnya, telah mengamanatkan kepada Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.

Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam Perpres No.78 Tahun 2014 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, PP 131 tahun 2015, Perpres 21, 22 tahun 2018 STRANAS, RAN, PP 2 Tahun 2018 kemudian Keppres 26 Tahun 2018 RAN PPDT 2019. Seperti diketahui, dalam RPJMN 2015-2019, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal ialah promosi potensi daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar publik serta pengembangan perekonomian masyarakat. Sementara pembangunan daerah tertinggal ialah, 6,90-7,10% rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2019; persentase penduduk miskin tahun 2019 berkisar di 15-15,50%; 62,78% IPM tahun 2019 serta mengentaskan daerah tertinggal pada 80 kabupaten. 

Terkait strategi pembangunan daerah tertinggal, pemerintah sendiri akan mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman. Sementara, pembangunan prasaranan dan sarana dimaksudkan juga untuk menembus keterisolasian dan memperluas akses transportasi, telekomunikasi serta informasi. Yang tak kalah pentingnya juga pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat (RKP 2018). Untuk menjaring usulan rekomendasi kebijakan,  FGD kali ini yang dihadiri berbagai K/L menkonkritkannya dengan diskusi kelompok.