Oleh humas on November 15, 2019

Foto : 

  • Ponco Suharyanto

Jakarta (14/11) – Kemenko PMK tengah mempersiapkan Forum Diskusi Nasional (FDN) Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) ; “Refleksi 5 Tahun Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).” Terkait dengan itu, Kemenko PMK menggelar rapat persiapannya. 

Rapat persiapan FDN itu sendiri dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK Ghafur Dharmaputra. Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai 13 itu turut mendampingi Ghafur, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kemenko PMK, Marwan Syaukani. 

FDN diselenggarakan atas dasar pentingnya pemahaman dan penerapan regulasi terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) baik sebagai korban maupun pelaku. Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurut data tahun 2017 di tingkat Pengadilan Tinggi, terdapat 7.430 anak pelaku laki-laki dan 181 anak pelaku perempuan. “Angka ini menunjukan bahwa upaya kita untuk melindungi anak dalam konteks mencegah perilaku yang melanggar hukum maupun meminimalisir anak terlibat dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal,” Ghafur mengingatkan. 

Secara umum, FDN bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, seluruh pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi dan lembaga masyarakat lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (KTA). Terutama implementasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang telah berlaku 5 tahun (sejak Juli 2014). 

Secara khusus, FDN dimaksudkan meningkatkan pemahaman peserta terhadap tugas, tanggung jawab dan kewajiban dalam pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan KTA termasuk SPPA. Selain itu sebagai pemetaan masalah terkait regulasi, SDM, maupun proses dalam pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagai bahan evaluasi kebijakan dan program pada K/L di pusat maupun dinas terkait di daerah. Adapun mekanisme FDN kelak diisi dengan diskusi kelompok serta menghadirkan narasumber dari MA, Kejaksaan, Polri, KPAI hingga pakar.

Reporter: 

  • Ponco Suharyanto