Oleh humas on November 05, 2018

Jakarta (5/11) --Sebagai negara tetangga, hubungan Indonesia dan Brunei Darussalam sangat dekat. Bahkan hampir 20 persen populasi Brunei Darussalam merupakan pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam akan membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penempatan dan perlindungan buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Rencana pembuatan MoU tersebut dibicarakan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam H.M. Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.  Menurut data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), jumlah penempatan TKI sepanjang 2017 terbilang 261.820 orang, atau meningkat 11,67 persen dari tahun sebelumnya 234.451 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 6.623 orang ditempatkan di Brunei Darussalam. Jumlah ini menurun 23,08 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 8.152 orang.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai fungsinya dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian mengelar rapat Pembahasan MoU Indonesia dan Brunei Darusallam terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Rapat tersebut dipimpin oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Ghafur Dharmaputra. Hadir dalam rapat tersebut Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI, KPPA, dan Kementerian Luar Negeri. Dalam pembukaannya, Ghafur mengatakan Kemenko PMK ingin agar MoU tersebut benar-benar secara komprehensif memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Brunei. "Kemenko PMK berharap pada pertemuan bilateral nanti, beberapa-beberapa pending isu dapat segera diketok dan memberikan kepastian perlindungan kepada Pekerja Indonesia Indonesia (PMI)." katanya.

Dalam pembahasan MoU antara Indonesia - Brunei, salah satu poin krusial adalah besaran gaji minimum bagi migran Indonesia. Indonesia memberikan usulan gaji sebesar BND 450. Sementara Brunei tetap bertahan pada angka BND 350. Terkait hal tersebut, Ghafur menyarankan Delegasi Indonesia agar tetap konsisten pada usulan awal. Poin lainnya adalah terkait pelatihan bagi pekerja Indonesia. Indonesia dan Brunei diharapkan mendukung pelatihan bagi pekerja Migran Indonesia.

Categories: