Oleh humas2 on June 13, 2017

Jakarta (13/6) – Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, hari ini menerima audiensi Pansus Penyelesaian Masalah eks Pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang kini berada di Sulawesi Tenggara. Audiensi berlangsung di ruang rapat lt. 3 kantor Kemenko PMK, Jakarta. Audiensi dilaksanakan untuk membahas mengenai penyaluran bantuan untuk para eks pengungsi itu.

Dalam paparannya, Pansus yang beranggotakan Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara ini menyampaikan bahwa terdapat setidaknya 53.839 kepala keluarga eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara dan kondisinya kini  semakin memprihatinkan. Pansus menyebut, belakangan Pemerintah justru lebih memilih untuk memberikan bantuan bagi WNI eksTimor Timur dibandingkan memperhatikan masyarakat korban konflik Maluku dan Maluku Utara.

Melalui audiensi ini, Pansus berharap Pemerintah pusat dapat memberikan kompensasi bantuan dana. Namun, Kemenko PMK menyebutkan dana bantuan kompensasi tidak dapat dipenuhi karena sudah diselesaikan dengan terbitnya Perpres nomor 6 tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Maluku dan Maluku Utara pasca-konflik.

“Hasil pertemuan kita sore ini tentunya akan kita tindaklanjuti. Jadi, percayalah aspirasi-aspirasi yang sudah Bapak/Ibu sampaikan akan segera kami laporkan kepada pimpinan,” ujar Yan. Dilaporkan, sebelumnya Pansus sudah melakukan audiensi denganKomisi VIII DPR-RI untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah beraudiensi dengan Kemenko PMK, Pansus akan kembali beraudiensi dengan Kementerian Sosial. (ysf)