Oleh humas on August 08, 2018

Batam (08/08)- Asdep Pemberdayaan Perempuan, Kemenko PMK, Wagiran, menjadi salah satu Narasumber pada Rapat Asistensi Satgas Penanganan TKI Bermasalah 11 entry point di Batam yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Rapat diikuti oleh perwakilan dari 11 entry point.

Wagiran menyampaikan Pekerja Migran Bermasalah masih cukup banyak ditemui walaupun moratorium penempatan Pekerja Migran pada perorangan belum dicabut. Hal ini tidak lepas dari beberapa hal seperti terbatasnya informasi prosedur dan mekanisme menjadi pekerja yang aman dan legal, rendahnya pengetahuan dan keterampilan calon Pekerja Migran, dan masih maraknya praktik percaloan. Latar belakang ini pula yang kemudian menyebabkan banyak Pekerja Migran Bermasalah terindikasi kasus praktik perdagangan orang.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diharapkan akan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kompetensi dan melindungi Pekerja Migran yang mengamanahkan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator dan Badan sebagai operator. 

Kemendagri berperan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan peningkatan wawasan/pengetahuan, kompetensi pekerja migran, dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan memadukan antara Satuan Tugas TKI dengan Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam diskusi disampaikan perkembangan kinerja Satuan Tugas TKI di 11 entry point dalam melindungi Pekerja Migran Bermasalah. Di samping itu juga perkembangan perbaikan Tatakelola Layanan Pekerja Migran melalui pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA). Juga dibahas benerapa rumusan strategis dalam pencegahan dan penanganan Pekerja Migran Bermasalah dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Sumber: Deputi VI.)