Oleh humas on November 09, 2017

Bogor (09/11) – Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koordinasi Konflik Sosial, Kemenko PMK, Ponco Respati Nugroho, membuka sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Workshop Perencanaan Program Konflik Sosial Berbasis Data. Workshop dilaksanakan di Hotel Salak Heritage pada tanggal 9-10 Nopember 2017. 

“Tujuan dilaksanakannya workshop ini adalah untuk memahami kebijakan dan perencanaan penanganan konflik sosial, mengindentifikasi kebutuhan data pembangunan keserasian sosial (PKS), dan merumuskan sumber data PKS,” terang Ponco.

Berbicara data, menurut Ponco, Kemenko PMK telah memiliki Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK),  SNPK ini digunakan sebagai sumber data. Menurutnya, pemantauan sangat penting dalam rangka mendeteksi pola dan mempersiapkan respon yang efektif, pemantauan juga penting dalam rangka mengevaluasi efektifitas program dan kebijakan, serta dalam rangka memberikan informasi dan rekomendasi yang lebih spesifik.

Sementara itu, Direktur  Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Setyaningrum saat Panel I menerangkan bahwa data adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi. 

Menurut Woro, berdasarkan UU N0.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (pasal 31). “Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis bukti dan data,” tegas Woro.

Data, lanjut Woro, dapat juga berperan untuk mengetahui kecenderungan (trend) masa lalu sebagai basis  proyeksi masa depan, data juga berperan untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan pembangunan, serta berperan untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko dan hambatan  yang dihadapi dalam pembangunan.

Workshop dihadiri oleh kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak; Badan Pusat Statistik; dan Polri. (DAM)