Oleh humas on September 30, 2019

Foto : 

  • Puput Mutiara

Jakarta (30/9) --  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan rapat koordinasi dalam rangka percepatan penanganan pascabencana banjir bandang Sentani di Hotel Ibis Style, Jakarta.

Bencana banjir bandang yang melanda daerah Sentani pada 16 Maret 2019 lalu sedikitnya telah menelan korban jiwa sekitar 113 orang, luka berat dan ringan sekitar 19 orang, serta kerugian harta  benda mencapai miliaran rupiah. Kejadian tersebut akibat intensitas hujan yang tinggi dan diakibatkan gundulnya Pegunungan Cycloop diduga karena penebangan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah lintas sektoral melalui koordinasi Kemenko PMK terus berupaya melakukan tindak lanjut atas musibah bencana yang terjadi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS mengatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jayapura, sejak 30 Maret hingga 27 Juni 2019 sudah dinyatakan sebagai masa tanggap darurat.

“Ini merupakan salah satu bentuk negara selalu hadir dalam kesulitan masyarakat. Seharusnya, koordinasi dilakukan secara berjenjang dari kabupaten ke provinsi, namun karena sifatnya percepatan maka dari bupati langsung ke pusat. Kita harapkan tindak lanjutnya akan dapat segera terealisasi,”ujarnya seraya membuka rakor tersebut.

Asisten Deputi Penanganan Pascabencana Kemenko PMK Nelwan Harahap mengutarakan ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan, diantaranya yaitu kematangan dokumen serta kesiapan daerah baik data maupun lahan.

“Selain memperbaiki di sektor hulu yaitu di Pegunungan Cycloop, diperlukan juga penataan ulang daerah terdampak bencana dan pengembangan relokasi korban bencana,” tuturnya.

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan stimulan sosial berupa santunan ahli waris kepada sejumlah korban jiwa yang telah dilakukan dalam tiga segmen. Sedangkan, total nilai santunan sebesar Rp1,68 miliar akan dibagikan dalam empat segmen kepada 112 jiwa terdampak bencana.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan Kota Jayapura per-30 September 2019 mencatat jumlah rumah rusak berat yang direlokasi di Kabupaten Jayapura sebanyak 1.175 unit. Rencana pun lahan relokasi seluas 625 ribu m2 disiapkan untuk 1.561 kepala keluarga.

Diharapkan setelah rakor Teknis ini BNPB segera menindaklanjuti Finalisasi Usulan Rencana Rehab Rekon Pasca Bencana paling lambat 2 minggu ke depan sudah diproses usulan anggarannya ke Menteri Keuangan.

Reporter: 

  • Puput Mutiara