Oleh humas2 on June 05, 2017

Jakarta (05/06)-- Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Masmun Yan Manggesa, siang ini memimpin rapat koordinasi teknis (rakornis) tingkat Eselon I terkait penanganan radikalisme dan terorisme di ruang rapat lt. 4 gedung Kemenko PMK, Jakarta. Rakornis siang hari ini diselenggarakan dalam rangka koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan untuk program penanganan radikalisme dan terorisme di Indonesia."Akhir-Akhir ini banyak sekali kita temui maraknya kasus radikalisme dan terorisme yang muncul ke permukaan. Untuk itu dibutuhkan penguatan program penanganan radikalisme dan terorisme baik yang sudah berjalan atau akan berjalan yang dimiliki masing-masing K/L," tutur Yan saat membuka rakor.

Sebagai leading sector dalam penanganan radikalisme dan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengalami kesulitan untuk mengimplikasikan program/kegiatannya dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh BNPT. Kemenko PMK dalam hal ini berupaya mengkoordinasikan seluruh K/L di bawah lingkup koordinasinya untuk memaksimalkan tugas, fungsi hingga anggaran yang dimiliki untuk berkontribusi membantu tugas BNPT dalam menangani radikalisme dan terorisme. Dalam kesempatan ini, Yan turut meminta seluruh perwakilan K/L yang hadir untuk menyampaikan program/kegiatan masing-masing yang berkontribusi dengan penanganan radikalisme dan terorisme serta menyampaikan masukannya terkait penguatan program penanganan radikalisme dan terorisme.

Dari rakornis ini, ada beberapa program dan kegiatan berkaitan penanganan radikalisme dan terorisme yang disampaikan oleh masing-masing K/L di lingkup koordinasi Kemenko PMK. Beberapa program itu di antaranya pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, dan program pembinaan kesiswaan yang dimiliki oleh Kemdikbud, serta program deradikalisasi melalui penyuluh agama yang dimiliki oleh Kemenag. Sementara untuk kemristekdikti, program/kegiatan yang dimiliki berkaitan penanganan radikalisme dan terorisme yaitu integrasi pendidikan karakter di seluruh mata kuliah, menjadikan mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib, serta melaksanakan General Education tentang wawasan kebangsaan. Baru-baru ini Kemristekdikti juga telah melakukan deklarasi anti terorisme dan radikalisme untuk seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Seluruh Indonesia.

Di akhir rakornis, Yan menegaskan kembali bahwa upaya pencegahan perlu dikedepankan dalam penanganan radikalisme dan terorisme serta mengintensifkan kegiatan dan kontra radikalisme oleh K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK dan Kemenko Polhukam. Pengoptimalan forum dan pranata sosial di masyarakat juga dapat menjadi alternatif lain dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Rakornis dihadiri oleh pejabat Eselon I perwakilan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Agama; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Sosial; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; BNPT; serta POLRI. Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono, serta pegawai terkait di lingkup Kemenko PMK lainnya.(rhm)