Oleh humas on April 05, 2018

Semarang (05/04)--- Hasil pemetaan program dan anggaran menunjukkan, alokasi anggaran K/L untuk upaya penanggulangan bencana ada peningkatan. Namun, peningkatan anggaran ini masih terus diimbangi dengan meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia dalam menghadapi bencana. Jika pengetahuan masyarakat tentang bencana sudah meningkat signifikan, seharusnya demikian pula dengan kesadaran sikap (attitude) dan perilaku (practice). 

Maka, sinkronisasi program dan sinergitas lintas K/L dengan pemerintah daerah sudah harus mulai dibangun demi mendorong kebijakan penanggulangan bencana pemerintah daerah. Semuanya dapat dimulai dari dokumen perencanaan sesuai amanah PP No.2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar penanggulangan bencana serta target menurunkan Indeks Risiko Bencana sebesar 30 persen di tahun 2019 mendatang. Berbagai topik tadi menjadi bahasan utama dalam rapat koordinasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang digelar oleh Kedeputian bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis pagi.

Rakor dibuka oleh Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Masmun Yan Manggesa; dan dihadiri oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bappeda provinsi serta kab/kota se-Jawa Tengah. Rakor ini, menurut Yan bertujuan untuk menjaring masukan sebanyak-banyaknya sekaligus saling berbagi pengetahuan penanggulangan bencana dari Jawa Tengah yang diketahui sudah sangat baik upaya mitigasi bencananya. Yan juga mengajak para pemangku kepentingan untuk mulai mengajak partisipasi aktif masyarakat desa. “Karena sudah waktunya masyarakat desa tidak hanya tahu tentang bencana tetapi sudah sejak dini punya kesadaran dan mengerti apa saja yang mereka harus lakukan ketika bencana terjadi. Agar tidak banyak juga kerugian yang ditanggung, baik korban jiwa maupun kerugian materil lainnya,” papar Yan lagi.

Rakor hari ini selanjutnya menggelar sesi diskusi yang menghadirkan Nara Sumber antara lain Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kemenko PMK, Iwan Eka Setiawan; Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, Elvius Dailami; Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Sarwa Pramana; dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Edry Wahyono. 

Iwan Eka dalam paparannya mengungkapkan, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) Kemenko PMK terhadap Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan memanfaatkan dana desa telah menginisiasi suatu sistem peringatan dini terintegrasi; adanya program Desa Tangguh Bencana; dan Gerakan Nasional PRB.

Sementara itu, Sarwa Pramana dalam paparannya mengajak jajaran BPBD dan Bappeda se-Jateng untuk mulai merumuskan kebijakan yang menyertakan peran serta masyarakat desa dan dunia usaha. “Komitmen kita yang kuat dan sinergitas antara provinsi dengan kab/kota dapat menjadikan daerah tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Bencana adalah urusan bersama, jika melibatkan dunia usaha, masyarakat desa secara ekonomi dapat segera bangkit dari kerugian yang mereka derita akibat bencana. Dunia usaha dapat menyalurkan tanggung jawab korporasinya dengan baik,” katanya lagi. (*)