Oleh humas2 on March 19, 2017

Bandung (19/03)--- Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, menyampaikan paparan kepada para peserta Fokus Group Discussion (FGD) dengan mengambil thema “Permasalahan Penempatan TKI Non-Prosedural” yang diselenggarakan oleh Kemlu dan melibatkan semua stake holders Pemerintah, Swasta, LSM dan kalangan Media, Sabtu pagi.

Menurutnya, Instruksi Presiden Joko Widodo tahun 2015 untuk menghentikan penempatan Penatalaksanaan Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Kepmenaker No.260/2015 yang pada intinya melarang pengiriman PLRT pada pengguna perorangan di 19 negara di Timur Tengah. Larangan itu kini sudah berlangsung selama sekitar dua tahun dan oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi apakah kebijakan itu memang memberikan hasil positif sesuai yang diharapkan atau malah sebaliknya.

Kebijakan pelarangan ini secara umum cukup  efektif dalam menekan jumlah PLRT yang pergi ke-19 negara tadi. Namun sayangnya, permasalahan PLRT di kawasan Timur Tengah masih perlu banyak yang ditangani dan memerlukan anggaran negara yang sangat besar dalam penanganannya. Bukan hanya itu saja, dampak penghentian pengiriman itu ternyata malah terjadi peningkatan jumlah pengiriman PLRT secara illegal atau  unprocedural. "Hal ini justru membuat mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan permasalahan baru yang menimpa mereka semakin banyak," kata Sujatmiko lagi.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa dengan kondisi tata kelola pengiriman PLRT saat ini  yang belum rapi, kebijakan penghentian pengiriman dinilai perlu untuk dilanjutkan, sembari dilakukan berbagai langkah masif dan komprehensif untuk membenahi seluruh proses pengiriman PLRT dan sekaligus meningkatkan upaya penindakan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang ini. "Di sinilah Kemenko PMK dapat terus meningkatkan perannya dalam mengkoordinasikan antara kementerian/ Lembaga terkait," papar Sujatmiko.

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo bagi para TKI di Kawasan Timur Tengah itu, Kemenko PMK telah berkoordinasi dengan K/L terkait dalam pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara Pemerintah dengan DPR sebagai pengganti UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;Koordinasi dengan K/L terkait tentang pemulangan dan pemberdayaan TKIB; menerbitkan Permenko PMK No. 3 tahun 2016 tentang Roadmap/Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKI Bermasalah.

Selain itu, Kemenko PMK juga berkoordinasi dengan K/L terkait untuk mensukseskan program perbaikan tata kelola layanan TKI didaerah perbatasan (Prov Kaltara, Kalbar dan Kepri) dan daerah-daerah kantong TKI (Jabar, Jateng, Jatim, NTT, NTB dan Kalbar).Pemerintah berhasil memulangkan para TKI Bermasalah di luar negeri di tahun 2016 sebanyak 41.569 orang dan hingga Maret 2017 mencapai 1.378 orang. (sumber: Kedep VI Kemenko PMK)

Categories: