Oleh humas on November 08, 2017

Jakarta (08/11)--- Masih dalam rangka mendorong percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PD), kerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kemenko PMK hari ini kembali menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan penyusunan tujuh RPP turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta dukungan/penugasan dari K/L terkait. Rakor hari ini dibuka oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Ade Rustama. Rakor selanjutnya mengagendakan paparan Informasi Penyusunan RPP Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Upaya percepatan ini, dalam rakor sebelumnya di awal Oktober 2017 lalu diketahui dapat  menggunakan dua strategi yaitu opsi awal, berupa pendekatan lintas sektoral antar K/L terkait, mulai dari Kemenkeu, KemenPUPR, Kemensos, Kemdikbud, KemenPAN/RB, KemenPPN/Bappenas, dan KemenkumHAM. Masing-masing kementerian ini diminta untuk melakukan inisiasi sesuai bidang kerjanya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Opsi yang kedua yaitu opsi percepatan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif. Opsi ini kemudian meminta keterlibatan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), sektoral dalam hal ini Bappenas, dan para inisiator yaitu K/L terkait tadi. RPP  ini direncanakan dapat tuntas pada April 2018. KemenPAN/Bappenas  dalam RPP ini bertugas memprakarsai Perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam paparan tentang prakarsa Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, KemenPPN/Bappenas menjelaskan kembali nilai dan semangat pembangunan inklusif yang salah satunya diwujudkan dalam Undang-undang No.8/2014 tentang Penyandang Disabilitas. Pembangunan inklusif ini dapat dimaknai dengan memastikan bahwa semua kelompok merupakan pemangku kepentingan, tidak terpinggirkan dan dikecualikan, dalam proses pembangunan (baik mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi) termasuk partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan. Pembangunan inklusif diharapkan dapat berjalan dengan landasan kemudahan aksesibilitas, partisipatif serta non diskriminasi. “Pendekatannya adalah mengarusutamakan isu disabilitas pada tataran kebijakan dan berbagai program, juga memungkinkan penyandang disabilitas (baik kesempatan maupun kapasitas) untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari program atas dasar kesetaraan dengan orang lain,” demikian Bappenas mengawali paparannya.

Strategi untuk mengarusutamakan disabilitas dalam perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan mengarahkan kinerja pemerintah berupa memasukkan isu disabilitas dalam RPJMN (2015-2019) dan RKP tahunan serta penyusunan RANHAM; mengembangkan legislasi yaitu dengan cara mengawal penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan 7 RPP yang dikoordinasi oleh K/L terkait; dan terakhir, mengalokasikan sumber pendanaan melalui Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas (2015) dan Disability Budget Statement. “Reposisi, fokus, dan sinergi memberikan efektivitas, efisiensi, jangkauan (outreach) dan daya ungkit (leverage) lebih besar dalam meningkatkan upaya inklusif bagi penyandang disabilitas,” papar Bappenas lagi.

Dukungan keberpihakan bagi Penyandang Disabilitas, lanjut Bappenas, dapat dilakukan dengan berlandaskan pada tujuh prinsip desain universal antara lain dapat digunakan semua orang - menekankan pada kesederhanaan dan keamanan sehingga dengan mudah dapat digunakan oleh setiap orang, terutama mereka yang memiliki keterbatasan; Fleksibel dalam penggunaan –mengakomodasi pilihan dan kemampuan hampir semua orang (contoh: toilet yang dirancang untuk dapat diakses semua orang, ramah disabilitas atau tidak, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, menggunakan tangan kanan atau kiri, dsb); Mudah dan intuitif –mengedepankan kepraktisan penggunaan, tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat memanfaatkan fasilitas (contoh: kartu dengan huruf braille atau disertai suara panduan dan visual untuk membuka pintu hotel, mengakses transportasi umum, peron, dsb); Informasi yang jelas –Informasi yang diberikan efektif untuk semua orang tanpa melihat kondisi (contoh: terdapat petunjuk sederhana yang sistematis agar dapat diakses oleh mereka yang tidak dapat mendengar atau melihat); Toleransi terhadap kesalahan – desain dibuat dengan toleransi tinggi sehingga mampu mengatasi kesalahan tanpa mencelakakan pengguna; Minim usaha fisik –bersifat otomatis, sehingga para pengguna tidak perlu melakukan kegiatan fisik maksimal yang membuat lelah untuk memanfaatkan fasilitas itu; dan Ukuran  dan ruang yang sesuai -  sehingga mudah diraih dan digunakan oleh siapapun, baik ketika duduk atau berdiri, orang yang pendek maupun tinggi, dan seterusnya.   

Meskipun demikian, KemenPPN/Bappenas mencatat sejumlah tantangan dalam dalam merencanakan segala program kerja dan kegiatan yang dikhususkan untuk mereka yang disabilitas. Tantangan itu adalah Isu disabilitas adalah multi-sektor, meski tidak tersebut dalam program prioritas; Pemetaan yang jelas tentang jumlah penyandang disabilitas di daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan; Usulan dari Musrenbang tidak sampai ke level atas; dan Belum ada kaidah formal dalam perencanaan dan penganggaran inklusif. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)