Oleh humas2 on September 09, 2017

Jakarta (08/09) – Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni, siang tadi menjadi Narasumber dalam forum diskusi bersama media dan membahas ketimpangan yang ada di Indonesia dan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Diskusi hari ini di hadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang P. S. Brodjonegoro;  Pengamat Ekonomi, Tony Prasetiantono; dan Direktur INFID, Sugeng Bahagijo. Diskusi bertempat di ruang Roeslan Adbul Gani Lt. Dasar gedung depan Kemkominfo, Jakarta.

Di awal acara diskusi ini, Bambang Brodjonegoro menjelaskan mengenai apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menanggapi masalah ketimpangan yang sedang terjadi di Indonesia dan akan membahas data dan fakta apa saja mengenai ketimpangan itu. “Tadi dikatakan bahwa pemerintah hanya memperhatikan masalah kemiskinan dan pengangguran tapi sebenarnya itu tidak, karena ada empat indikator pembangunan yang selalu diperhatikan pemerintah yaitu TPT, Kemiskinan, Gini Rasio atau Ketimpangan dan IPM). Saya percaya yang bisa menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan adalah kalau ada kemitraan yang baik antara perusahaan besar dan usaha UKM dan petani,” ucap Bambang. Di Indonesia pasti akan menjadi ketimpangan karena 20 persen orang yang kaya namun 80 persen di bawah dari itu, maka suka menjadi ketimpangan. Namun, pemerintah akan terus berusaha membenahi masalah ini dan pemerintah akan terus meningkatkan vokasi karena bisa memulihkan ketimpangan di Indonesia. Salah satu penanggulangan yang dibuat pemerintah adalah membimbing para petani (kopi, vanilla, dan sebagainya), UKM untuk lebih didekatkan kepada perusahaan swasta agar bisa menikmati hampir 90 persen hasil yang sudah mereka kerjakan.

"Kemenko PMK ditugaskan untuk mengkoordinasi, mengsingkronisasi, dan pengendalian, jadi memang setelah berdiskusi dengan Bappenas, dengan keuangan dan dengan kementerian-kementerian terkait nanti kita pastikan juga akan melaksanakan KSP apa yang sudah direncanakan bisa tercapai dengan baik. Semua program yang ditunjukan untuk penaggulangan kemiskinan harus berdasarkan basis data terpadu yang sudah ditetapkan oleh Presiden ini,” kata Choesni. Menurutnya, rumah tangga memiliki kuantitas dan kualitas asset (sumberdaya), setiap rumah tangga menghasilkan pendapatan yang berbeda tergantung sumber dayanya, setiap rumah tangga menggunakan pendapatan mereka untuk konsumsi dan ini yang menentukan tingkat ketimpangan dan kemiskinan saat ini, dan sisa pendapatan dapat diinvestasikan pada sumberdaya finansial atau sumber daya manusia bagi anak-anak mereka, ini menentukan ketimpangan di masa depan melalui akumulasi sumber daya. (*)