Oleh humas on May 28, 2018

Jakarta (28/05)--- Perlunya sinergitas yang kuat dalam menentukan arah kebijakan K/L terkait, fokus pada upaya pemenuhan hak-hak dasar anak yang berdasarkan pada perspektif anak, menguatkan sosialisasi terutama kepada Pemerintahan di daerah tentang segala hal yang berkiatan dengan anak jalanan, memperkuat dukungan dari organisasi masyarakat sipil serta kerja sama dengan pihak swasta, dinilai sudah waktunya dilakukan oleh semua pihak dalam rangka membebaskan Indonesia dari Anak Jalanan (Anjal) sesuai dengan semangat dari Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalan (MIBAJ). Kesimpulan itu didapat pada rapat koordinasi tentang penanganan Anak Jalanan dalam rangka Gerakan Sosial MIBAJ di ruang rapat lt.6 gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin pagi. Rakor dipimpin oleh Plt. Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ghafur Dharmaputra, dan dihadiri oleh perwakilan dari K/L terkait.

Ghafur dalam pembukaannya menjelaskan bahwa koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Kemenko PMK dalam rakor ini adalah untuk mendapatkan banyak masukan dari K/L terkait terkait program dan kegiatan penanganan Anjal. “Kami juga ingin menyimak lebih jauh perkembangan terkini Anjal di tanah air khususnya di kota besar seperti Jakarta terutama melihat anaj jalanan sebagai akibat dari arus urbanisasi yang membawa daya tarik tersendiri bagi mereka (Anjal—red)” kata Ghafur lagi. “Pada dasarnya juga kita semua menginginkan tidak ada lagi anak-anak yang bebas berkeliaran di jalan dengan cara kita penuhi dulu apa yang menjadi hak dasar mereka seperti kepemilikan akte kelahiran dan akses terhadap bantuan sosial pemerintah.”

Perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Kemensos dalam keterangannya mengungkapkan bahwa mengatasi permasalahan Anjal sejauh ini masih juga berkutat dengan soal stigma masyarakat baik terhadap mereka maupun kepada keluarganya. “Gerakan Sosial MIBAJ itu tidak cukup hanya memindahkan anak dari tempat tidak layak ke tempat yang layak. Bicara MIBAJ berarti bicara tentang akses anak terhadap kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, dan seterusnya. Program dan kegiatan K/L tentang anak jalanan seharusnya saling mendukung dan saling terkait,” katanya lagi.  

Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil yang sehari-harinya sebagai Pengelola Rumah Singgah untuk Anjal mengatakan bahwa penanganan Anjal dengan cara-cara yang sama setiap tahunnya terbukti gagal mengatasi persoalan Anjal. “Sebab, godaan uang dan makna bisa bebas berbuat apapun di jalanan tanpa pengawasan orang dewasa begitu menarik hati anak jalanan,” katanya. Maka, Pengelola Rumah Singgah kemudian berganti strategi dengan sistem jemput bola, mendatangi langsung kantong-kantong perkampungan kumuh sebagai upaya pencegahan anak-anak di perkampungan itu ikut “turun” ke jalan. Rumah Singgah di DKI Jakarta sekarang ini tengah berupaya keras mengarahkan Anjal untuk diubah terlebih dulu pola pikirnya, dari yang semula ‘bergantung hidup” di jalan menjadi tenaga-tenaga terampil dalam melakukan pekerjaan. “Anak binaan kami sudah banyak yang mengukir prestasi, ada yang sudah bekerja di perusahaan besar. Bahkan terakhir ada yang berprestasi di bidang olahraga dan beberapa waktu lalu dilepas Ibu Menko PMK sebelum berkompetisi sepak bola khusus anak jalanan.”

Secara payung hukum, Kemenkumham melalui Direktorat Perlindungan HAM menegaskan bahwa masih banyak regulasi di daerah yang belum berpihak secara khusus terhadap anak jalanan. Kalaupun ada, seharusnya jadi solusi jitu yang berkelanjutan dan saling mendukung dengan program lainnya. “Perda, Perbup, atau Perwali, jika perlu dapat menimbulkan sanksi sosial masyarakat kepada para orang tua yang membiarkan anak-anaknya terlantar lalu menjadi anak jalanan.”

Anak Jalanan diketahui sebagai anak yang melakukan aktivitas ekonomi dan/atau aktivitas lainnya di jalan secara langsung, termasuk di dalamnya balita yang dimanfaatkan. Anak Jalanan memiliki tingkat risiko kejahatan seksual, kriminalitas, kekerasan fisik, psikis, narkoba, ekploitasi , dan sebagainya. Persoalan Hulu anak jalanan antara lain Urbanisasi: Daya tarik kota mendorong penduduk dipinggiran ke kota-kota besar; Minim keterampilan, pendidikan, dan modal; sedangkan persoalan Hilir yaitu munculnya kampung-kampung kumuh/liar  (di bawah jembatan, lahan-lahan kosong) sebagai pusat penampungan bagi anak jalanan; lemahnya fungsi keluarga untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi; perceraian, kekerasan,  dan lain-lain. Jumlah Anjal sejak tahun 2015 menurun signifika dari yang semula 33.400 anak, menjadi 20.719 anak di tahun 2016, lalu tinggal 16.416 anak di tahun 2017. (*)