Oleh humas on March 06, 2018

Jakarta (06/03)--- Perlunya upaya sinergis dan berkelanjutan oleh semua K/L dalam mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat desa mengenai literasi keuangan, disepakati sebagai suatu langkah strategis menjalankan sinergi aksi membudayakan literasi keuangan di tengah masyarakat desa. Kemenko PMK melalui Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat pada Kedeputian bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, membahas sinergi aksi peningkatan literasi keuangan pada masyarakat desa itu bersama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Desa/PDT, Kemendagri, dan sebagainya, Selasa pagi tadi di ruang rapat lt.4, gedung Kemenko PMK, Jakarta.

Sinergi Aksi ini sebelumnya telah diatur dalam Perpres No.82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan telah menetapkan targetnya hingga tahun 2019 nanti yaitu sekitar 75 persen populasi Indonesia telah menggunakan sistem keuangan secara inklusif dan sesuai Perpres No. 50/2017 sekitar 30 persen dari populasi itu telah paham benar apa itu literasi keuangan. “Dari diskusi kita hari ini, Kami dari Kemenko PMK ingin menjaring masukan tentang keuangan inklusi yang akan kita laksanakan secara sinergis. Mari kita simak bersama apa saja program keuangan inklusi K/L terkait,” kata Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Magdalena saat membuka rakor.

Literasi Keuangan dapat dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sikap dan perilaku keuangan itu dapat memberikan gambaran bahwa literasi keuangan bukan hanya semata-mata mengetahui, terampil dalam memanfaatkan, dan meyakini lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, melainkan juga mengenai pentingnya perubahan sikap dan perilaku keuangan seseorang agar hidup lebih sejahtera. Perilaku merupakan realisasi dari sikap. Sikap dan perilaku keuangan dimaksud dapat mendorong seseorang untuk menentukan tujuan keuangan, memiliki perencanaan keuangan, mengambil keputusan keuangan dan mengelola keuangan dengan lebih baik guna mencapai kesejahteraan. 

Literasi keuangan bertujuan untuk meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu dan perubahan sikap serta perilaku individu dalam pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik. Magdalena dalam paparannya menjelaskan bahwa literasi keuangan dapat ditingkatkan dengan cara merencanakan dan melaksanakan edukasi Keuangan. Selain itu, infrastruktur yang mendukung literasi keuangan bagi konsumen/masyarakat juga perlu terus dikembangkan. 

Keuangan secara inklusif dapat berarti ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan itu bukan hanya dari akses yang dapat dimanfaatkan tetapi juga ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesesuaian produk dan layanan jasa keuangan ini dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan dapat digunakan secara optimal. Tujuan keuangan inklusif adalah agar dapat meningkatnya Akses Masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan; meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan; meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan meningkatnya kualitas penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan perluasan akses terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan kepada target konsumen, lalu penyediaan produk dan layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan masyarakat. 

“Keuangan inklusi dan lietrasi keuangan tidak lain tujuannya adalah agar bangkit kembali budaya masyarakat kita untuk gemar menabung. Kita juga ingin agar BUMDes mampu mengelola dan memberdayakan keuangannya dengan baik agar perekonomian di desa semakin berkembang seiring dengan bergulirnya dana desa dari pemerintah,” kata Magdalena lagi. (*)