Oleh humas on March 22, 2018

Kemenko PMK yang diwakili oleh Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran, menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Asistensi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) yang diselenggarakan oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dan dihadiri oleh delapan propinsi dan kabupaten/kota terpilih pada tanggal 21 Maret 2018 di Hotel Amarossa Grande Bekasi.

Sebagai ketua GT-PPTPPO adalah Menko PMK dan sebagai ketua harian adalah MenPPPA. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah mualai sejak disyahkannya UU no 21 Tahun 20107. Gugus Tugas Pusat menyusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PPTPPO), sampai saat ini RAN-PPTPPO memasuki period kedua (tahun 2015-2019). Di tingkat daerah ditindaklanjuti dengan pembentukan GT Daerah (32 propinsi dan 195 kabupaten/kota. Kementerian Dalam Negeri sudah banyak berpernserta dalam pembentukan GT Daerah ini, yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 183/373/SJ/Feb/2016, papar Wagiran.

Setelah lebih dari dasa warsa, penyelenggaraan PPTPPO mengalami pasang surut. Hal ini disebabkan komitmen para pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daeran/OPD, dan masyarakat sipil) juga mengalami perubahan. Salah satu indicator adalah minimnya alokasi anggaran khusus untuk PPTPPO. Kondisi ini mengakibatkan kinerja Gugus Tugas juga tidak bisa optimal.

Mengingat modus operansi Tindak Perdagangan Orang yang semakin bervariasi yang dilakukan oleh jaringan yang membentuk sindikat (baik local, regional, maupun internasional), maka kita sebagai pemangku kepentingan harus segera merapatkan barisan untuk menentukan strategi/langkah-langkah yang komprehensif dalam PPTPPO dengan menggunakan kemajuan teknologi yang canggih, yang diawali dengan evaluasi kinerja Gugus Tugas (baik di Pusat maupun di Daerah), mulai dari pencegahan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi social, pengembangan norma hokum, penegakan hokum, dan koordinasi/kerja sama lanjut Wagiran. (sumber Deputi VI)