Oleh humas on November 01, 2017

Bandung (01/11 )- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, hari ini bersama Anggota Ombudsman RI, Niniek Rahayu, menjadi Narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Wilayah Barat dan Tengah yang diadakan oleh KPP-PA 31 Oktober- 2 November 2017 di Hotel El Royale Bandung, Jawa Barat. Peserta yang hadir dalam rapat koordinasi nasional ini berjumlah 200 orang yang merupakan perwakilan Kementrian/Lembaga, Ketua Sub Gugus Tugas Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO, Focal Point TPPO Pusat, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 22 Provinsi serta 27 Perwakilan GT PPTPPO di tingkat Kabupaten/Kota  dan 40 orang dari Organisasi Pemerintah Daerah terkait di Provinsi Jawa Barat.

Dalam paparannya, Sujatmiko menyampaikan bahwa terkait isu migrasi illegal internasional, yang sudah merupakan kejahatan lintas negara, Indonesia kini sudah berpredikat sebagai negara transit, negara tujuan dan negara asal atau sumber. Demikian pula dengan yang terjadi di dalam negeri. Daerah terbesar asal pengiriman TKI legal dan illegal ke luar negeri adalah seluruh provinsi di Jawa, NTT, NTB dan Kalbar. Daerah transit adalah Batam dan Tanjung Pinang (Prov Kepri), Nunukan (Prov Kaltara), dan Entikong (Prov Kalbar). 

Masih terus berlangsungnya pengiriman TKI illegal inilah yang membuat angka korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) selalu meningkat. Khususnya dalam pengiriman TKI, permasalahan terus menerus terjadi hingga seperti recycle manusia yang diperdagangkan seperti yang terjadi di Nunukan dan Tanjung Pinang

Meski pengiriman TKI yang bekerja sebagai PLRT ke Timur Tengah, khususnya ke 19 negara sudah diberhentikan secara total sejak tahun 2015 tetapi faktanya masih banyak agen pengiriman TKI yang melanggar aturan Kemenaker No 260 Tahun 2015.

Pemerintah telah membantu proses pemulangan sekitar 12.000 TKI bermasalah dari Arab Saudi dalam rangka program Amnesti yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Dalam program ini, TKI dipulangkan tanpa dikenakan denda ataupun hukuman apapun sampai batas waktu akhir Juni 2017. Yang memprihatinkan, di antara yang dipulangkan tersebut terdapat sekitar 1600 anak di bawah usia 10 tahun yang tidak jelas keberadaan bapak biologisnya.

"Kemenko PMK secara terus menerus mengawal upaya pencegahan dan penanganan TPPO," kata Sujatmiko. Menurut pengamatannnya, upaya pemberantasan TPPO yang belum memberikan hasil optimal, meskipun regulasi yang dibuat sudah memadai. Gugus Tugas TPPO yang sudah dibentuk di berbagai daerah pun masih belum bekerja dengan efektif. Maka, K/L terkait, Pemda dan masyarakat diminta bekerja lebih keras dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Peserta rakor dihimbau agar aktif mensosialisasikan pencegahan dan penanganan TPPO kepada masyarakat luas, agar masyarakat memahami dengan baik tentang PP TPPO, dan selanjutnya  ikut aktif mencegah terjadinya kasus TPPO.

Sebagai penutup, Sujatmiko mensarikan strategi pencegahan dan penanganan TPPO memerlukan tiga pilar yaitu peningkatan kapasitas, penyadaran masyarakat dan penguatan dan pengembangan kerjasama. Peran serta masyarakat bukan hanya di inisiasi oleh tingkat pusat saja tetapi juga harus daridaerah itu sendiri. Pembentukan pengawasan di lingkungan terkecil desa menjadi sebuah sistem mekanisme yang efektif dalam mencegah TPPO. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dapat direplikasi dan dijadikan model pencegahan TPPO di daerah. Selain itu, antar Pemerintah Daerah pun harus saling berkoordinasi dan menjalin MoU untuk menyelesaikan kasus TPPO. (sumber: Kedep VI Kemenko PMK)