Oleh humas on October 17, 2017

Jakarta (17/10) – Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, pagi ini menjadi Narasumber dalam rapat koordinasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke–2 Tahun 2017. Rakor ini bertempat di ruang rapat lt.8, Direktorat Jenderal Imigrasi. Hadir dalam rakor ini perwakilan dari Dirjen Imigrasi Bareskrim, Kemdikbuid, BNP2TKI dan beberapa perwakilan lainnya

Tindak Pidana Perdagangan Orang sering kali terkait dengan pengiriman PLRT, khususnya mereka yang berangkat secara informal. Kebanyakan korban direkrut oleh pelaku melalui penawaran lapangan pekerjaan dengan tujuan eksploitasi seksual, pornografi, penjualan anak, dan kerja paksa baik dalam maupun luar negeri. Dengan banyaknya oknum yang mengambil keuntungan dari perdagangan orang  termasuk oknum penegak hukum, masih saja banyak WNI yang diberangkatkan ke Timur Tengah meski sejak Juli 2015 sudah ada moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. 

"TPPO merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa, korbannya juga semakin meningkat sehingga penanganannya pun juga luar biasa. Indonesia kini sudah berpredikat sebagai Negara transit, Negara tujuan dan Negara asal atau sumber.  Kita harus lakukan tindakan konkrit sehingga para korban ini bisa kita kurangi kalau perlu kita zero kan,” ujar Sujatmiko dalam paparannya.

KSP (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian) dalam pencegahan TPPO dilakukan melalui peluncuran empat dokumen perlindungan perempuan dan anak yaitu RAN-PTPPO 2015-2019, Peluncuran pembangunan sentra poros pelatihan dan pemberdayaan perempuan di Nunukan , penyusunan MoU tentang pencegahan dan penanganan WNI terindikasi atau korban TPPO di luar negeri, Peluncuran buku panduan mekanisme pelayanan saksi dan atau korban TPPO di Indonesia dan Direktori layanan untuk korban perdagangan orang dan pekerja migran yang mengalami eksploitasi, Sosialisasi melalui jelajah 3-Ends (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdangan orang dan akhiri kesenjangan ekonomi perempuan), Peluncuran Molin dan Torli, Pembentukan Community Watch, Peluncuran Perdes tentang PTPPO di Sukabumi dan yang terakhir Untuk Pencegahan Kemenlu melaksanakan PAC. “Saya yakin kalau anggota sub gugus tugas bekerja dengan benar, Kita bisa segera memberantas TPPO dan  oknum-oknumnya,” tutup Sujatmiko. (ris)