Oleh humasnew on July 11, 2018

Jakarta (11/07) – Musyawarah Desa (Musdes) menjadi suatu kegiatan yang strategis untuk merencanakan kegiatan dan anggaran Dana Desa. Untuk melihat kualitas serta hambatan dalam Musdes, pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK akan melakukan pemantauan proses Musdes di beberapa wilayah.

Demikian yang terungkap dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II persiapan kunjungan lapangan pemantauan Musdes untuk penyusunan RKPDes tahun 2019 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan Kemenko PMK, Sonny Harry B. Harmadi ini memang dilakukan sejalan dengan jadwal pelaksanaan Musdes untuk penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tahun 2019. “Karena itu perlu dilakukan pemantauan langsung atas Musdes yang akan dilakukan tersebut,” ujar Sonny.

Seperti diketahui, Musdes merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal strategis tersebut seperti, Penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa.

Pemantauan langsung atas Musdes sendiri dilakukan untuk melihat sejauh mana kualitas pelaksanaan Musyawarah Desa selama ini. Pemantauan bersama juga dilakukan untuk melihat apakah terdapat hambatan struktural yang membuat iklim dan lingkungan masyarakat desa kurang kondusif untuk terjadinya partisipatif. “Misalnya kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung adanya partisipasi,” jelas Sonny.

Dengan pemantauan pun akan terlihat apakah terdapat hambatan internal di masyarakat sendiri, seperti misalnya kurangnya inisiatif masyarakat dalam Musyawarah Desa, kurang terorganisir untuk hadir, serta kurang memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan.

Rapat yang dihadiri oleh berbagai utusan Kementerian dan Lembaga ini pun mengagendakan, pembagian PIC dalam pelaksanaan pemantauan bersama, penetapan lokasi desa yang akan dilakukan pemantauan bersama serta penentuan waktu pelaksanaan pemantauan bersama yang akan dilakukan. PS

Categories: