Oleh humas on February 06, 2018

Jakarta (06/02) --- Asisten Deputi (Asdep) Pembinaaan Umat Beragama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan, Kemenko PMK, Sahlan, membuka dan memimpin Rapat Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 2018.  Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat lt. 4, Kemenko PMK, Jakarta. Hadir dalam rapat ini perwakilan dari Kementerian Agama H. M. Arfi Hatim, M.Ag, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Tongam L. Tobing Ketua Satgas Waspada Investasi, Kementerian Perhubungan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta beberapa perwakilan dari K/L lainnya.

Menurut Sahlan  banyaknya permasalahan-permasalahan yang tejadi dilapangan diperlukan bantuan dari  Kemenag, Satgas Waspada Investasi, dan KPPU untuk meberikan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran umrah promo yang nantinya akan merugikan masyarakat itu sendiri dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memilih travel umrah yang baik.

"Kita tahu saat ini banyak Penyelenggaraan Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU) yang melakukan penawaran paket umrah dibawah harga rasional berdasarkan komponen biaya penyelenggaraan ibadah umrah, menunda pemberangkatan calon jamaah, menerapkan sistem Multi Level Marketing (MLM),  serta adanya PPIU yang menerapkan pembayaran cicilan, belum lagi adanya kebijkan pemerintah Saudi yang menerapkan PPN 5% yang ditanggung jamaah," jelas Sahlan.

Perosalan-persoalan tersebut, lanjut Sahlan, memerlukan bantuan Kemenag, Satgas Waspada Investasi, KPPU, Kemenhub, Kemenpar, dan Polri.  Kemenag menyusun dan menetapkan harga referensi sesuai dengan SPM dan memberikan Himbauan kepada PPIU untuk lebih proporsional dalam menyikapi kenaikan PPN tersebut serta mengatur dengan penyempurnaan Peraturan Menteri Agama guna pembenahan penyelenggaraan umrah yang tidak sesuai standar.

Menurut Sahlan, saat ini terdapat 7 langkah upaya-upaya  yang dilakukan oleh Kemenag diantaranya penetapan tarif referensi, pembatasan waktu, ketegasan dalam pemberian akreditasai, revisi PMA, dilakukannya integrasi koordinasi lintas lembaga  atau badan tekait hingga terdapat solusi, perbaikan sistem aplikasi, dan diskusi seminar.

“Saya kira masukan-masukan yang diberikan terkait dengan pembenahan penyelenggaraan ibadah umroh dimana yang akhir-akhir ini muncul kepermukaan dan menjadi kasus nasional dapat segera dilakukan langkah rumusan yang konkrit, sehingga K/L yang terlibat dapat saling membantu agar  menyelesaikan penyelenggaraan umrah 2018 menjadi lebih baik lagi,” tutup Sahlan. 

Categories: