Oleh humas on May 24, 2018

Bandung (24/05) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hari ini menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi kementerian dan lembaga yang bertempat di Ruang Sanggabuana Gedung Sate, Bandung.

Bimtek diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM agar bisa memberikan pelayanan prima berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Humas Kemenko PMK menjadi salah satu dari 100 orang peserta yang ikut dalam bimtek yang diadakan oleh Direktorat Komunikasi Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) ini. Sekretaris Dirjen IKP, yang juga merupakan Plt. Direktur Komunikasi Publik, Siti Meiningsih, meresmikan dan membuka acara.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan agar setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. 

Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi semua Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Sejak diundangkan pada tahun 2008, Pemerintah memberikan waktu 2 tahun bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membentuk PPID di instansi masing-masing. Namun, nyatanya, hingga kini hal tersebut belum berjalan secara optimal, karena ada hal-hal yang menghambat. Misalnya masih ada badan publik yang belum mempunyai sturuktur PPID. “Dari total 708 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, tercatat ada 489 badan publik atau 69.01% yang belum memiliki struktur PPID”, tutur Siti Meiningsih.

Bimtek ini terbagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama menghadirkan 2 orang narasumber, yaitu Plt. Direktur Komunikasi Publik, Siti Meiningsih, yang memaparkan terkait dengan pelaksanaan monev kinerja PPID tahun 2017 dan PPID Kementerian Keuangan, Titi, yang menjelaskan tentang peningkata kinerja PPID aspek penyediaan, penetapan, pelayanan dan pelaporan. Sesi kedua juga menghadirkan 2 orang narasumber yaitu Arsiparis Madya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Bambang Barlian, yang menyampaikan paparan mengenai peningkatan kinerja PPID aspek penyimpanan dan pendokumentasian dan Staf Ahli Komisi Informasi Pusat, Aditya Nuriya, yang menjelaskan tentang sengketa informasi. Olv

Categories: