Oleh humas on September 13, 2019

Foto : 

  • Anggun Wahyu P

Tangerang Selatan (12/09) – “ Saya mengapresiasi Koalisi Kependudukan Indonesia sebagai lumbung pikir yang secara konsisten terus memperjuangkan pembangunan berwawasan kependudukan di seluruh pelosok negeri. Memastikan bahwa pembangunan didasarkan pada situasi kependudukan yang ada serta menempatkan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan “. Demikian sambutan Menko PMK saat dibacakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Agus Sandjojo, saat membuka Musyawarah Nasional IV koalisi Kependudukan Nasional 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan.

Munas ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan produk Indonesia yang innovatif, mandiri, responsive dan berdaya saing di era revolusi industry 4.0. Munas ini menjadi penting karena dilaksanakan di saat Indonesia akan memasuki periode puncak bonus demografi, dan pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai prioritas dalam 5 tahun ke depan. 

Dalam sambutanya, Menko PMK berharap Munas ke-4 Koalisi Kependudukan Indonesia dapat menghasilkan
 rekomendasi kebijakan kependudukan yang mendukung percepatan SDM unggul Indonesia. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh membangun SDM Indonesia, agar memiliki kemampuan daya saing dalam menghadapi kemajuan teknologi, industri, dan keterbukaan informasi. Namun kita sadar bahwa pembangunan SDM membutuhkan waktu panjang, sehingga mau tidak mau, kita harus mencari terobosan agar dapat memotong waktu meraih kemajuan.

Deputi Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan sekaligus Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia, Sonny Harry B Harmadi menyampaikan bahwa koalisi kependudukan bertugas melakukan advokasi dan unsur rekomendasi dan BKKBN menjadi mitra utama. “Jadi advokasi mengingatkan bahwa kalau membangun daerah kita harus berdasarkan pada struktur  kependudukan,” ujarnya. Selain itu, Koalisi Kependudukan Indonesia siap untuk mendukung pembangunan perdesaan, dan juga akan membantu pemerintah dalam menyusun strategi transmigrasi yang menurutnya butuh pembaharuan di era revolusi industry 4.0.

Sonny mengatakan, pelaksanaan munas kali ini sangat strategis karena tiga (3) hal. Pertama, pemerintah sedang menyelesaikan RPJMN 2020-2024 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas, dan puncak periode bonus demografi akan terjadi di tahun 2020 sampai 2024. 

Kedua, kita akan punya periode bonus demografi yang lebih pendek. “Tadinya kita akan selesai pada 2041 tapi sekarang periode bonus demografi kita hingga 2038 dan tidak semua provinsi akan memperoleh bonus demografi, khususnya di 8 provinsi,” ujarnya.

Ketiga, Munas ini dilakukan di tahun 2019 dimana pada tahun 2020  kita akan akan melaksanakan sensus kependudukan. “Sensus penduduk ini merupakan pertama kalinya koalisi kependudukan mencoba mengintegrasikan dua data kependudukan yang berasal dari BPS dengan mengunakan pendekatan de facto dan data dukcapil dengan mengunakan pendekatan de jure, nanti di kuisioner sensus penduduk 2020 akan dicantumkan nomor kependudukan,” ujar Sonny.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Bupati Landak Kalimantan Barat  Karolin Margret Natasa, Kepala BPS Suharyanto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Aan Jumhana, Kepala DP3AKB Provinsi Banten Siti Maani Nina, Rektor Untirta Fatah Sulaiman, OPD Kependudukan, dan mitra kerja serta perwakilan Koalisi Kependudukan provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia

Reporter: 

  • Anggun Wahyu P

Editor: 

  • Deni Adam Malik