Oleh humasnew on August 10, 2018

Jakarta, (10/08)- Pemerintah terus memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan perdagangan orang. Salah satu langkah yang dilakukan dengan upaya merevisi payung hukum yang ada. Kemenko PMK terus mendorong perubahan regulasi terkait PP TPPO dengan merevisi Perpres 69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO).  

Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Kemenko PMK, Wagiran memimpin langsung rapat Persiapan Revisi Perpres Nomor 69 Tahun 2008 dan Perkaha Nomor 64 Tahun 2016 di Hotel Santika Premier Slipi Jakarta, Jumat (10/08). Rapat ini menindaklanjuti Rapat Koordinasi Revitalisasi GT PPTPPO Tingkat Pusat yang telah terlaksana pada 13 Juli 2018 dan Rapat Revisi Perpres/Perkaha GTPPTPPO tanggal 1 Agustus 2018 di KPPPA.

Pada sambutan pengantarnya, Wagiran menyampaikan agenda yang dibahas adalah revisi 69 tahun 2018 dan penyempurnaan anggota harian. Untuk itu, diharapkan agar peserta rapat memberikan masukan dan pemikirannya agar penyusunan revisi perpres ini dapat segera difinalisasi. Seluruh persoalan yang masih ada di dalam draft revisi perpres diharapkan dapat segera diperbaiki agar ke depannya dapat berjalan lebih baik lagi. 

Beberapa poin yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat yakni tentang struktur pimpinan gugus tugas dan pendanaan gugus tugas dan sub gugus tugas pusat. Persoalan pendanaan, Wagiran menyampaikan sudah pernah dikoordinasikan dengan dirjen anggaran bahwa untuk masing-masing  K/L bisa menganggarkan dana untuk pelaksanaan GT PPTPPO. 

Pada BAB V Pasal 30,  pengunaan istilah anggaran diganti dengan pendanaan dan redaksionalnya adalah pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas GT Pusat dan Sub GT Pusat dibebankan kepada anggaran pendapatan masing-masing K/L dalam APBN.

Sementara itu, Asdep PP-TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Destri Handayani menyampaikan bahwa usulan terkait revisi perpres ini tidak terlalu banyak. Beberapa poin yang disusulkan antara lain pertama penambahan Pasal 6 pimpinan GGT diusulkan menjadi ketua utama Menko PMK dan Menko Polhukam agar bisa lebih maksimal untuk penyelesaian hukum. Kedua, pasal 10 tentang tugas ketua harian dan sub gugus tugas.Ketiga, pasal 3 tentang pembiayaan, dan pasal 34 tentang pengawasan.

Hadir dalam rapat  kali ini perwakilan dari  Kemenkumham, Bappenas, Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, BNP2TKI, Kemenaker dan Bareskrim dan undangan lainnya.

Categories: