Oleh humas on December 21, 2017

Jakarta (21/12)--- Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Masyarakat Kemenko PMK, Femmy Kartika Eka Putri, pagi tadi membuka sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) untuk membahas Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2016 dan 2017 serta rencana program ini di tahun 2018 nanti. PIP dalam Rakornis ini dibahas pula tentang capaian tujuannya dan hasil evaluasinya kemudian dijadikan dasar tindak lanjut atau diambil keputusan tepat berikutnya.

Khusus untuk Program Indonesia Pintar, sesuai Inpres No.7/2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk meningkatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, TNP2K, dan Pemerintah Prov/Kab/Kota dalam penetapan sasaran PIP; menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima PIP untuk siswa SD, SMP, SMA dan SMK; membayarkan manfaat PIP beserta tambahan manfaat lainnya kepada siswa penerima PIP yang berada di sekolah yang dikelola Kemendikbud; melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima PIP; menjadi Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan PIP di  lingkup Kemendikbud; dan melaporkan pelaksanaan PIP sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menko PMK. Dana Manfaat yang diterima per siswa per semester antara lain untuk SD sebesar Rp225.000; SMP Rp375.000; dan SMA/SMK Rp500.000.

PIP dimunculkan agar terjadi peningkatan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun; meringankan biaya personal pendidikan; mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan nonformal lainnya. PIP selanjutnya menyasar para Pesesrta Didik mulai dari SD, SMP dan SMA yang merupakan: pemegang Kartu Indonesia Pintar, dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti: didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH); dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);  yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; dan Peserta didik yang terkena dampak bencana alam; punya kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah; Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya; Peserta didik kelas 6, kelas 9, dan kelas 12; Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Untuk tahun 2016, jumlah sasaran penerima manfaat PIP diketahui mencapai 17.927.308, jumlah ini telah sesuai dengan jumlah KIP yang diterima oleh para Peserta Didik sasaran program dari semua tingkatan pendidikan mulai dari dasar hingga menengah, dengan dana manfaaat yang mencapai Rp10.391,6 Miliar. Peserta Didik penerima manfaat terbesar ada di Jawa Barat dan yang terkecil ada di Kalimantan Utara. Untuk tahun 2017, setelah diperluas sasaran dan cakupannya, jumlah penerima manfaat PIP menjadi 18.248.287 Peserta Didik. Bertambahnya jumlah penerima manfaat PIP diketahui merupakan Siswa miskin usulan Sekolah/ lembaga yang tidak memiliki KIP tetapi menerima manfaat PIP. Maka kemudian, dalam rapat disepakati bahwa usulan lembaga/sekolah sebanyak 4.144.774 Peserta Didik itu harus diverifikasi oleh Kementerian Sosial apakah mereka siswa miskin atau bukan.

Hingga 21 Desember 2017,  Pencetakan KIP – ATM dilaksanakan oleh BRI dan BNI dan prioritas pencetakan adalah siswa yang belum menerima KIP tahun 2016 (siswa yatim, yatim piatu, dan siswa dari keluarga penerima PKH dan KKS). Adapun tahapan penyaluran manfaat PIP antara lain setelah penetapan SK adalah Permohonan penyaluran dana bansos dari Kemdikbud ke KPPN lalu Penyaluran dana bansos dari KPPN ke rekening PIP di bank penyalur yang ditandai dengan terbitnya SP2D. Bank penyalur membuat rekening simpanan pelajar untuk siswa penerima PIP secara masal dan bank melakukan Penyaluran (pemindahbukuan) dari rekening PIP di bank penyalur ke rekening siswa penerima. Setelah terbit SP2D, data penerima PIP diinformasikan ke Dinas Pendidikan melalui sistem informasi manajemen dan melalui surat resmi ke Dinas Pendidikan Kota/ Kab dan Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan Kab/ Kota memberitahukan data penerima PIP ke sekolah. Sekolah menginformasikan ke orang tua/ siswa penerima PIP dan Siswa/ orang tua siswa penerima PIP melakukan aktivasi rekening dan atau pencairan dana PIP. (*)

Categories: