Oleh humas on October 19, 2017

Jakarta(19/10)--Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sujatmiko memimpin Rakor Sub Gt PPTPPO Bidang Koordinasi dan Kerjasama yang dilaksanakan di ruang rapat lantai.6 Kemenko PMK. Hadir dalam rakor ini Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli A Hasoloan, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta K/L terkait.

Sujatmiko dalam pengantarnya mengatakan, beberapa waktu ini Pemerintah tengah gencar mengaktifkan kembali rapat-rapat di level sub gugus tugas. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya implementasi rencana aksi sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kejahatan TPPO. Pada kesempatan ini akan dibahas pasal-pasal yang mengacu tentang Kerja Sama Internasional Dan Peran Serta Masyarakat yang terdapat dalam UU No.21 Tahun 2007. “Hari ini kita akan mereview pasal-pasal yang menjadi kewajiban kita untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang," terang Sujatmiko dalam pengantar rapatnya. Sujatmiko juga meminta agar Dirjen terkait untuk memaparkan mengenai apa yang sudah di capai, tantangan, kendala dan selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Kemenaker.

Sub GT Koordinasi dan Kerjasama ini diketuai oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker. Di dalamnya terdapat 17 anggota yang terdiri dari Kementerian/Lembaga. Rencana aksi sub bidang koordinasi dan kerja sama ini terdapat 2 hal utama yaitu, Pengembangan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral; dan Pengembangan kerja sama antar wilayah dan nasional. Namun pemerintah dalam hal ini juga mengalami berbagai tantangan baik pada Kerja Sama Multilateral, Regional, Bilateral, dan juga Tantangan pada koordinasi antara Kementerian/Lembaga terkait.

Ketua Sub GT Koordinasi dan Kerjasama menerangkan, untuk mengefektifkan dan mengaplikasikan GT baik di dalam negeri aupun di luar negeri diperlukan langkah-langkah yang strategis. Misalnya dalam kerja sama luar negeri dalam hubungan bilateral dengan negara-negara penempatan TKI pemerintah melakukan MoU.  Kemenaker bekerja sama dengan Dinas terkait, Kepolisian dan BP3TKI membentuk Satgas TKI non-prosedural. Yang menjadi permasalahan adalah para TKI pada pengguna perseorangan dan terkait dengan perjanjian bilateral serta peraturan ketenagakerjaan di kawasan Timur Tengah.

Lebih lanjut, Kemenaker memiliki langkah-langkah untuk pencegahan TPPO di antaranya, layanan terpadu satu atap (LTSA) bagi TKI, peningkatan sumberdaya aparatur, serta melakukan pengetatan dan peningkatan mutu perusahaan pengerah TKI.  “Konsep untuk mencegah TPPO pemerintah dalam hal ini untuk memberikan alternative desmigratif. Desa migran produktif, mereka diberikan kesempatan untuk bekerja di dalam negeri”, papar Ketua Sub GT Koordinasi dan Kerjasama. Nantinya, para TKI itu diberikan pelatihan keluarga TKI berbasis masyarakat . Pemerintah juga bekerja sama dengan Bareskrim dan Polri untuk melakukan koordinasi teknis di lapangan. 

Menyikapi paparan dari Kemenaker, Sujatmiko memberikan arahan agar pemerintah dapat melibatkan pihak swasta untuk pencegahan TPPO ditingkat Internasional. Sujatmiko optimis bahwa langkah yang dilakukan pemerintah akan menghasilkan hasil yang nyata dalam mengcegah kasus TPPO yang ada. “Jika kita berjalan secara terus menerus dan mengacu pada UU dan RAN (Rencana Aksi Nasional) pasti akan ketemu hasilnya," tutupnya lagi. (fin)