Oleh humas on May 16, 2018

Jakarta- Keberdaan juru Bahasa Isyarat ( JBI) /Interpreter sangat dibutuhkan sebagai jembatan atau penghubung komunikasi antara penyandang disabilitas tuli dan rungu wicara dengan masyarakat luas. Keberadaan JBI di Indonesia masih sangat minim, mengakibatkan tuli dan tuna rungu mengalami kesulitan saat mengakses fasilitas publik mulai dari pemerintahan, pendidikan, transportasi publik, pengadilan, rumah sakit, dan  lain sebagainya.

Data yang dihimpun Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ) pada 2016, Indonesia hanya memiliki 34 orang juru bahasa isyarat. Sementara, terdapat 450 ribu jiwa lebih tuli dan Hard of Hearing (HoH) yang tersebar di berbagai wilayah. Hal itu diungkapkan Asisten Deputi  Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Kemenko PMK,  Ade Rustama  saat Rakor implementasi kesetaraan hak akses dan informasi melalui sertifikasi juru bahasa Isyarat (JBI) bagi tuli dan rungu wicara  di Kantor Kemenko PMK , Rabu, (16/05).

Untuk mewujudkan keberfungsian sosial penyandang disabilitas tuli dan rungu wicara, Pemerintah berupaya memberikan dukungan penyediaan akses informasi di televisi melalui translasi ke dalam bahasa isyarat SIBI dan BISINDO. Kelangkaan JBI karena belum ada sertifikasi terhadap bahasa isyarat sebagai bahasa kaum tuli dan rungu wicara.

“Rapat kali ini adalah diskusi awal, namun sudah muncul titik terang  untuk memenuhi kebutuhan  akan sertifikasi juru bahasa isyarat,” ungkapnya.

Untuk itu, dalam rangka penentuan standar kompetensi, tambah Ade, diperlukan peningkatan SDM yang ada melalui kegiatan pendalaman bahasa isyarat melalui pemberian beasiswa atau pelatihan oleh para ahli.

“Diupayakan peningkatan SDM JBI  ini melalui peluang pemberian beasiswa, atau melalui kegiatan pelatihan dari para ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya.