Oleh humas2 on February 14, 2017

Jakarta (14/02)— Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Masmun Yan Mangesa, memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait progres pelaksanaan Perpres Nomor 25 Tahun 2016. "Rakor ini diadakan untuk membahas progres pelaksanaan Perpres No. 25 Tahun 2016 yang telah berakhir pada 25 November 2016 lalu" jelas Yan saat membuka rakor di ruang rapat lantai 3 Kemenko PMK, Jakarta.

Menurut Yan, pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pemberian kompensasi berdasarkan asas kepatutan dan keadilan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Timor Timur. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menunjang masa depan mereka kelak. Kemenko PMK bahkan telah merumuskan rekomendasi kebijakan hingga ditetapkannya Perpres No. 25 Tahun 2016 yang pelaksanaannya memiliki batas waktu hingga 25 November 2016. Perpres No. 25 Tahun 2016 ini mengatur tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Propinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan dana kompensasi Rp10 juta per Kepala Keluarga  kepada WNI Eks Timtim yang berdomisili di luar propinsi NTT. Pemberian kompensasi ini dilakukan dengan pendekatan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang menitikberatkan pada “cash transfer."

Berdasarkan data dari kementerian sosial, pemberian kompensasi hingga saat ini sudah terealisasi sebesar 87.34% dari total sasaran penerima kompensasi sebanyak 32.175 KK. Sedangkan 12,66% sisanya belum menerima karena adanya beberapa kendala seperti tidak aktifnya akun ataupun penerima yang sudah terdaftar tidak dapat ditemukan keberadaannya karena perubahan data alamat dll.

Sementara menurut Kemdagri, hingga 25 November 2016 lalu, dari 23.645 KK yang sudah masuk, baru 9.597 KK yang telah diverifikasi. Data yang belum terverifikasi sebanyak 14.048 KK ditambah data yang terhimpun diluar tanggal 25 November 2016 sebanyak 1.792 KK, serta data dari BPKP yang belum tercover sebanyak 2.797 KK.  Sehingga seluruh total data tambahan yang belum tercover dalam penerima bantuan kompensasi eks tim-tim sebanyak 18.673 KK. Telah Berakhirnya batas waktu pelaksanaan Perpres No. 25 Tahun 2016 dan masih banyaknya jumlah penerima yg belum tercover ini tentu akan menimbulkan sejumlah masalah baru.

Untuk itu pada kesempatan ini, Yan meminta peserta yang hadir untuk memberikan masukan dan pendapatnya. "Masukan dan pendapat dari masing-masing peserta rakor pada hari ini diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan baru atas masalah yang terjadi  dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi yang ada" ujar Yan. Turut hadir dalam rakor ini perwakilan dari Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait seperti  Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, BPKP dan lainnya.