Oleh humas2 on June 13, 2017

Jakarta (13/06)--- Deputi bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, siang tadi memimpin rapat koordinasi penyelarasan data Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di bidang penegakan hukum. Rakor bertempat di lt.4 gedung Kemenko PMK, Jakarta ini, menghadirkan Nara Sumber yaitu Kepala Bareskrim Polri, Ari Dono Sukmanto dan Dirjen Imigrasi Kemkum dan HAM, Ronny Franky Sompie. Rakor diikuti oleh Perwakilan dari K/L terkait yang seluruhnya tergabung dalam Gugus Tugas TPPO.

Menurut Sujatmiko, rakor hari ini merupakan Tindak lanjut Rakor Tanggal 1 Februari 2017 tentang evaluasi dan sinkronisasi dan penegakan program/kegiatan PPTPPO 2017 dan Breakfast Meeting di Hotel Millenium tanggal 10 April 2017 tentang TKI Non-Prosedural, TPPO dan Pornografi. “Di samping itu, ada agenda tersendiri yang mau saya bahas dalam rapat hari ini yaitu soal data yang kita perlu sinkronkan dulu. Tugas kita tidak hanya saling berkoordinasi tetapi juga soal datanya agar (data---red) yang kita punya juga seragam, satu suara,” kata Sujatmiko lagi.

Dalam catatannya, Sujatmiko mengungkapkan bahwa Undnag-undang tentang PTTPO sudah digunakan dan jumlah kasus TPPO terhitung fluktuatif bahkan cenderung menurun. Namun, tetap saja angkanya terhitung masih tinggi. Jika di tahun 2014 tercatat 141 kasus, di tahun 2015 menjadi 123 kasus dan tahun 2016 menjadi 103 kasus. Sanksi hukum yang dijatuhkan para penegak hukum kepada para pelaku masih belum memberikan efek jera. Selain itu, belum adanya keselarasan persepsi antarpenegak hukum untuk coba mengatasi tindakan kriminal kemanusiaan ini. Mengutip data International Organization of Migration (IOM), Sujatmiko mengatakan bahwa Indonesia menduduki urutan pertama dari jumlah korban TPPO atau sebesar 79,25 persen. Adapun Malaysia merupakan negara tujuan utama “masuknya” korban TPPO. TPPO, masih menurut data IOM, banyak dilakukan oleh para agen rekrutmen tenaga kerja, atau dengan modus penyalahgunaan visa seperti untuk umroh, ziarah atau bahkan wisata.

Di lingkup kementerian dan lembaga negara, terutama data jumlah korban TPPO, antara Kementerian Luar Negeri, Bareskrim Polri, dan Kementerian Sosial juga belum sinkron sesuai dengan sistem peradilan pidan terpadu. Misalnya, pada tahun 2016  Polri menangani P21 = 32 kasus; sedangkan Kejaksaan Agung menangani 173 kasus (seharusnya 32 kasus---red). Kejaksaan Agung menyelesaikan 130 perkara, sedangkan MA menangani  224 perkara (seharusnya 130 kasus---red)  pada tahun yang sama.

“Data IOM dengan data Bareskrim tentu berbeda karena kami hanya menghitung kasus yang sedang dalam proses penyidikan. Kami mendapatkan data biasanya dari hasil laporan masyarakat dan temuan kami di Bareskrim Polri,” kata Ari Dono mengawali paparannya. Kabareskrim Polri ini juga mengakui bila pemberlakuan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri sejauh ini sudah tepat tetapi memang masih perlu langkah tindak lanjut agar kasus TPPO tidak terulang lagi. “Upaya pembinaan bagi korban dan pencegahan yang seharusnya diperkuat karena Polri sudah berkomitmen tegakkan hukum,” kata Ari Dono lagi.

Senada dengan Ari Dono, Ronny Sompie selaku Orang Nomor Satu di Dirjen Imigrasi juga setuju dengan penguatan upaya pencegahan ini. “Karena imigrasi yang sering dituding “lolosnya” korban TPPO ke luar negeri,” kata Ronny. Soal moratorium, Ronny mengaku memang sudah tepat tetapi di sisi lain moratorium justru menyuburkan kasus TPPO sebab faktor demand di negara penerima juga masih tinggi. “Mereka para korban TPPO masih dibutuhkan salah satunya karena mereka dapat dibayar murah.” Ronny menambahkan, “Kalau kita mau sepakat, upaya pencegahan dapat dimulai dari perwakilan kita di luar negeri terutama soal angka persis kebutuhan tenaga kerja di luar negeri mereka di tempatkan. Kalau jumlah kebutuhan dengan jumlah TKI yang datang tidak sinkron, dapat dipastikan ada praktik TPPO di sana.” (IN)