Oleh humas on November 08, 2017

Jakarta (08/11) – Menindaklanjuti hasil rekomendasi RTM tentang Pengendalian Defisit DJS Kesehatan tanggal 6 November 2017, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Tb. A. Choesni, hari ini menggelar rakor eselon I yang dihadiri Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Sigit Priohutomo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Untung Suseno Sutarjo, serta para pejabat eselon I Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat koordinasi (Rakor) ini membahas 4 hal, yaitu perubahan Permenkes Nomor 40/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, perubahan Permendagri Nomor 33/2017 tentang penyusunan APBD Tahun 2018, dan pembahasan surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri terkait Mekanisme Pemotongan Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan.

Batas waktu penerbitan perubahan pedoman penyusunan APBD Tahun 2018 adalah tanggal 25 November 2017, karena pada bulan Desember, APBD akan disahkan. Untuk itu, Kemenko PMK berharap agar perubahan Permenkes Nomor 40/2016 segera dapat dilakukan sebagai dasar perubahan Permendagri Nomor 33/2017.

Sesuai pernyataan Menko PMK Puan Maharani pada rapat tingkat menteri (RTM) di Kemenko PMK 6 November lalu, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial sudah membuat time line terkait pembahasan lanjutan terkait pengendalian defisit DJS Nasional. Menurut time line, pada tanggal 21 November 2017, rencana akan dilakukan pengajuan ratas kepada Presiden dan pada 23 November 2017 Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan sudah dapat diajukan kepada Presiden. OC

Categories: