Oleh humasnew on August 04, 2018

Jumat (3/8/2018) Plt. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi Jumat pagi memimpin rapat koordinasi tingkat eselon I lintas kementerian/lembaga guna membicarakan perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Pertemuan tersebut membahas penyederhanaan laporan keuangan APBDesa dan Dana Desa, peningkatan kualitas pembangunan desa, dan percepatan penyaluran Dana Desa tahap 3.

Rakor tersebut menyepakati 3 hal penting. Pertama, penyederhanaan pelaporan, baik untuk laporan keuangan desa maupun penggunaan Dana Desa dengan mengintegrasikan sistem laporan keuangan desa, sistem keuangan desa dan laporan pelaksanaan Dana Desa melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). Kedua, peningkatan kualitas pembangunan desa melalui perkuatan pengawasan oleh kecamatan dan inspektorat daerah, serta perbaikan kualitas pendampingan desa baik bagi pendamping struktural maupun fungsional. Ketiga, persiapan penyaluran Dana Desa tahap ke-3.

Dalam pengantarnya, dari hasil kunjungan tim Kemenko PMK ke berbagai desa tergambarkan bahwa masyarakat merasakan betul manfaat dana desa. Penyaluran Dana Desa yang telah memasuki tahun keempat semakin terlihat dampaknya di desa-desa, meskipun perlu berbagai perbaikan agar dicapai manfaat yang optimal. "Fokus kita bukan hanya sekedar penyaluran, namun juga peningkatan kualitas belanja di desa dan menyederhanakan pelaporan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku," jelas Sonny.

Selanjutnya, Sonny mengharapkan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa. “Peningkatan peran Camat dan pendamping profesional adalah salah satu kunci dalam suksesnya penyaluran Dana Desa, sehingga pembangunan desa semakin berkualitas” pungkas Sonny. Hasil rapat koordinasi eselon 1 ini ditindaklanjuti dengan rakornis eselon 2 agar dihasilkan pedoman untuk pelaporan yang lebih sederhana dan detil operasional untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan desa.

Turut hadir dalam rapat ini Nata Irawan (Dirjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri), Astera Primanto Bhakti (Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan), Taufik Madjid (Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian Desa PDTT), Yanuar Nugroho (Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis, Kantor Staf Presiden), Rudy S. Prawiradinata (Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas), Surat Indrijarso (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet),Ernadhi Sudharmanto (Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, BPKP), Herbert Siagian (Asisten Deputi Pemberdayaan Desa), Magdalena (Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat), Wijanarko Setyawan (Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Strategis dan Khusus), Indri Mustikorini (Plh. Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dan beberapa pejabat setingkat Eselon 2 terkait.

Categories: